Timika, antarpapuanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika yang berlangsung di ruang paripurna kantor DPRD Mimika, Kamis (10/9).
Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, dan mewakili Bupati Mimika Pjs Sekda Yeni O Usmani.
Fraksi Golkar DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh Mariunus Tandiseno menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas opini WTP yang di dapat 5 kali berturut-turut.
Ada 5 hal yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi agar pemerintah lebih maksimal dalam pembangunan demi kepentingan rakyat sesuai visi misi Bupati, yaitu pemerintah harus menyusun pertanggungjawaban dan gambaran jelas apa yang telah dicapai oleh pemerintah, serta permasalahan yang ada agar disampaikan secara terbuka kepada DPRD, Fraksi Golkar juga melihat penyerapan anggaran tahun 2019 hanya sebesar 51,02% dari total belanja yang dianggarkan, dengan kondisi ini maka pemerintah perlu mencari permasalahan sekaligus solusi agar penyerapan anggaran dapat maksimal.
Selain itu, Fraksi Golkar DPRD Mimika juga memberikan masukan terhadap proses pelelangan diawal tahun agar penyerapan lebih optimal dan menjaga mutu pekerjaan, pemda diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dari tahun sebelumnya yaitu 14,50% ditagih 2019, karena indikator ekonomi maka angka kemiskinan berkurang.
“Kami berikan apresiasi atas opini WTP yang diraih, tetapi ada beberapa masukan yang kami sampaikan,” kata Mariunus.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Nasdem DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh Daud Bunga juga memberikan apresiasi atas opini WTP yang didapat oleh Pemkab Mimika.
Ia menjelaskan pada prinsipnya pelaksanaan APBD telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu Fraksi Nasdem meminta kepada pemda untuk memberikan penyempurnaan terhadap tata kelola anggaran untuk mengurangi adanya penyimpangan anggaran, akhirnya kepada perangkat daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah.
“Kami beri apresiasi, hanya saja ada masukan kepada pemerintah untuk lebih menyempurnakan kelola anggaran kedepan,” kata Daud.
Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh Yulian Salosa memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan prestasi dari pemerintah kabupaten Mimika, yang kembali mendapatkan hasil audit dengan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Fraksi PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa yang berdasarkan hasil monitoring, pemantauan langsung melalui kegiatan rutin seperti kunker, jaring aspirasi, reses yang dilakukan, dan merupakan hasil kerja. Fakta sesungguhnya masih banyak program yang tercantum dalam APBD yang menyentuh langsung warga asli Amungme Kamoro dan Papua pada umumnya di daerah-daerah pedalaman dan distrik terpencil.
Sebagaimana pidato pemerintah dalam rapat paripurna I masa sidang III tentang capaian realisasi atau serapan APBD tahun 2019 sebesar tiga triliun lima puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah (Rp.3.051.963.568.298), dengan realisasi pendapatan sebesar tiga triliun lima puluh tiga miliar dua ratus enam juta empat puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah koma empat puluh sen (Rp.3.053.206.043.210,40), atau 99,45 % merupakan hasil yang sangat sempurna. Akan tetapi hal ini, menurut fraksi PDI Perjuangan hanya melihat gambaran diatas kertas. Karena banyak masyarakat Amungme, Kamoro, dan Papua lainnya yang hidup belum sejahtera.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan terkait beberapa hal yang menjadi konsen kami kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Mimika, diantaranya pelayanan dasar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di pedalaman dan pesisir pantai agar dimaksimalkan. Pemerintah perlu lebih menggenjot atau menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan dan kelautan, pemerintah daerah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di timika, yang selama ini pemerintah menutup mata terhadap keberadaan di Mimika. Padahal PT di mimika selama ini telah berkontribusi dalam menciptakan SDM-SDM unggul.
“Kami beri apresiasi terhadap tata kelola keuangan yang baik, cuma kami melihat diatas kertas tetapi realisasi jauh dari maksimal,” kata Yulian Salosa.
Sementara itu Fraksi Gerindra DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh M Nurman S Karupukaro, tidak memberikan pandangan terkait materi LKPJ karena membutuhkan waktu untuk mempelajarinya, sebagai masukkan fraksi Gerindra meminta kepada Plt Sekda untuk menyampaikan pesan tertulis yang dibacakan saat jawaban pemerintah terkait ketidak hadiran Bupati dan Wabup dalam rapat paripurna
“Kami tidak memberikan pandangan, karena kami tidak bisa mempelajari materi ini dalam dua hari,” kata Nurman.
Usai Gerindra, Fraksi PKB DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh Miller Kogoya memberikan beberapa catatan yang perlu dipertegas dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran berdasarkan atas visi misi bupati Mimika yang berisi program kerja dan potensi SDA dan SDM.
Ia mengakui LKPJ merupakan realisasi pemerintah dalam melaksanakan program kerja terhadap masyarakat, tetapi perlu evaluasi demi proses pelaksanaan yang berkesinambungan, untuk itu Fraksi PKB memberikan masukkan dari sisi penanggulangan bencana, dan peningkatan infrastruktur untuk mengantisipasi banjir
“Setelah mendengar masa fraksi PKB berikan diluar dari pemikiran pemda seperti banjir, kedepan fraksi PKB pemerintah harus membenahi sungai yang berpotensi banjir,” akunya.
Terakhir, Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika dalam pandangan umum terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 yang dibacakan oleh Leonardus Kocu menyampaikan, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai representasi dari rakyat yang memilihnya sesuai amanat UU. Namun dalam penyajian LKPJ pemerintah harus memasukan data dan informasi yang akurat terkait penggunaan anggaran selama satu tahun, agar DPRD bisa memberikan penilaian atas hasil kerja dari pemerintah.
LKPJ itu memuat data dan informasi, kebijakan, program selama satu tahun termasuk penggunaan dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut,” kata Leo sapaan Leonardus Kocu.
Waktu yang terbatas sehingga fraksi Mimika Bangkit belum mempelajari materi LKPJ Bupati, selain itu sebagian besar anggota DPRD periode 2019-2024 belum memahami terkait LKPJ untuk itu perlu dilakukan bimtek, selain itu juga pihak DPRD Mimika belum menerima hasil audit BPK. Apabila ada, maka itulah yang menjadi dasar penilaian.
“Dari fraksi Mimika Bangkit memberikan tanggapan terkait LKPJ, mengingat keterbatasan waktu kami belum bisa membaca dan mengerti secara baik isi dari dokumen LKPJ, sebaiknya seluruh anggota DPRD mengikuti bimtek supaya bisa membahas ini dengan baik, selain itu fraksi MB belum menerima audit BPK sebagai dasar dan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran tahun 2019,” ungkapnya.
Rapat paripurna III masa sisan III akan dilanjutkan pukul 19.00 malam dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi. (mrc)
