Timika, APN – Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengajak Dinas Pendidikan dan Yayasan penyedia layanan pendidikan di Kabupaten Mimika untuk membahas pendidikan di Mimika yang dianggap masih jauh dari harapan dan kurang efektif.
Dalam pertemuan tersebut hadir Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Petrus Yumte, Plt Kadis Pendidikan Wilem Naa, dan ketua-ketua yayasan, yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jumat (4/11/2022).
Plt Dinas Pendidikan Wilem Naa mengatakan, pertemuan digelar bertujuan untuk mendengar masukan dan saran tentang pendidikan di Mimika yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
“Selain itu ada gap-gap di dunia pendidikan, karena itu pertemuan ini untuk mempersatukan kem dunia pendidikan, lupakan persoalan yang lalu, kita mulai tata pendidikan yang lebih baik kedepan,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan secara umum presentasi pendidikan di Kabupaten Mimika menurut data, naik sedikit, namun jika dibedah, pendidikan di pesisir maupun di pegunungan masih jauh dari harapan. Sebab banyak murid SMP yang masih belajar membaca. Bahkan di perguruan tinggi masih harus menyertakan mata kuliah bahasa Indonesia dan cara menulis skripsi.
“Pertanyaannya kenapa pengetahuan dasar saja tidak bisa, belajar membaca, dan menulis, dan ada keluhan, pemerintah diskriminatif karena hanya memperhatikan sekolah negeri, tidak memperhatikan sekolah swasta,” ucapnya.
John pun meminta Dinas pendidikan untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah yang ada, agar diperoleh data yang valid untuk menjadi acuan pemerintah dalam membenahi pendidikan di Kabupaten Mimika.
“Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan, berapa jumlah sekolah yang ada, swasta maupun negeri, jumlah guru, murid dan sebagainya,” tegas Jhon.
Menurut John banyak sekali persoalan pendidikan di Mimika yang perlu diselesaikan, sehingga pemerintah butuh saran dan pendapat, dari pelaku pendidikan.
“Apakah sistemnya yg salah, polanya yang salah atau kurangnya perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu Yayasan YPPK mengusulkan adanya perda pendidikan, karena menurutnya belum pernah menerima regulasi dari pemerintah terkait pendidikan.
Sebab untuk membangun pendidikan harus ada kerjasama yang baik antara Yayasan dengan pemerintah, Yayasan yang memiliki 42 sekolah ini meminta perhatian pemerintah terkait tenaga guru, dan perlu ada pemerataan rasio antara guru dan murid agar mutu pendidikan terjaga.
Hal senada juga disampaikan oleh Yayasan YPK, yayasan Advent, Yayasan Yapis, dan YPPGI, dan YP2KP mengusulkan agar adanya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sekolah maupun peralatan sekolah, selain itu peningkatan SDM Guru – guru, datangkan guru terbang dari UNCEN atau UGM untuk mengajar guru – guru agar ada peningkatan kualitas SDM Juga insentif bagi guru-guru honor.