Timika, APN – Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK) Dr. Leonardus Tumuka meminta Bupati Mimika dan anggota DPRD Mimika menciptakan kebijakan agar masyarakat Amungme dan Kamoro bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis di RSUD.
“Pelayanan kesehatan di RSUD Mimika bagi 2 suku besar Mimika yaitu Amungme dan Kamoro perlu digratiskan, dan kalau bisa dengan 5 suku kerabat lainnya,” ujar Leo saat ditemui antarpapuanews.com di salah satu café di Jalan Budi Utomo, Jumat (1/4/2022) malam.
Leo mengatakan, Kabupaten Mimika sebagai kabupaten yang memiliki APBD tertinggi di Papua harus memiliki keberpihakan pada masyarakat asli. Miris, dengan APBD besar namun saat warga asli Mimika yaitu Suku Amungme dan Kamoro berobat di RSUD Mimika mereka harus membayar. Bahkan, lembaga adat seperti Lemasko yang harus menanggung biaya pengobatan bukannya pemerintah.
“Lho, posisi RSUD Mimika sebetulnya untuk apa kalau tidak bisa menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Amungme dan Komoro. Pasalnya, ketika masyarakat mengalami sakit dan pergi berobat di RSUD, mereka kesulitan untuk membayar ketika mau keluar dari RSUD,” ujarnya.
Leo mengungkapkan, belum lama ini ada masyarakat Kamoro yang menjadi pasien karena luka bacok. Ketika berobat di RSUD selama 7 hari, saat keluar pasien tersebut dibebani biaya lebih dari Rp 9 juta.
“Kalau memang pasien (Amungme – Kamoro) tidak bisa membayar seharusnya pemerintah daerah harus membantu. Tapi selama ini sudah bertahun-tahun proses operasional RSUD terus begini, masyarakat Amungme dan Kamoro tidak dapat pelayanan kesehatan gratis,” katanya.
Leo menambahkan, masyarakat Amungme dan Kamoro yang kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah mati harus dibantu dicarikan solusinya. Supaya mereka tetap mendapat pelayanan kesehatan gratis.
“Jadi, saya minta Kepala Dinas Kesehatan Mimika, segera mengevaluasi RSUD. Selain itu Bupati Mimika dan anggota DPRD Mimika untuk menyelesaikan persoalan pelayanan gratis ini,” pungkasnya.
