Timika, APN – Peserta PON XX di Kabupaten Mimika yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021 nanti, sudah final diketahui ada sebanyak 3.877 orang.
Ketua Harian Panitia Besar (PB) PON ke-XX Provinsi Papua Sub Klaster Mimika, Drs. Marthen Paiding, M.MT kepada APN usai memimpin rapat evaluasi pengajuan rencana anggaran belanja sesuai SBB PON XX Papua 2021 di Sekretariat PB PON Sub Mimika, Jalan Poros SP2-SP5, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru pada Kamis, (15/04) mengatakan informasi ini.
Inilah rinciaanya, kata Marthen dari 3.877 peserta tersebut terdiri dari Head Cuarter 34 orang, Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat 5 orang, KONI Provinsi Papua 34 orang, Ketua Cabor Pusat 24 orang, Technical Delegates (TD) 12 orang, Dewan Hakim dan Wasit/Juri 462 orang dan Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) 12 orang.
Dari Atlit 1.436 orang itu terdiri dari Offical 798 orang dan Panpel Cabor 828 orang. Selanjutnya Wartawan 200 orang dan PB PON 32 orang.
Ia mengatakan, dengan adanya data peserta tersebut akan dilakukan perencanaan biaya dan akan disampaikan ke provinsi Papua.
“Jadi hari ini kita pertemuan dengan koordinator bidang-bidang untuk melihat kembali rencana anggaran biaya (RAB) yang kita bikin kemarin belum final, karena kita belum tahu pasti jumlah Atlet yang akan bertanding disini dan jumlah peserta seluruhnya. Hari ini sudah ada jumlah pasti yang sudah diverifikasi oleh KONI pusat,” kata Marthen.
“Berdasarkan jumlah peserta ini, Sub PB PON XX Papua Klaster Mimika akan melakukan perencanaan kebutuhan soal biaya, dengan dasar ini kita buat perencanaan kebutuhan biaya dan kita akan sampaikan ke provinsi,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan PB PON Provinsi Papua menyerahkan kewenangan kepada 4 cluster di Provinsi Papua sebagai penyelenggara, termasuk dengan pendanaannya. Sehingga dengan dasar itu pihaknya akan mengulas kembali RAB yang sudah dibuat sebelumnya. Saya lihat kesiapan dari 18 koordinator bidang sudah siap. Besok panitia dibantu dengan tim yang kita akan diambil dari Inspektorat, Disparbudpora, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Bappeda untuk memverifikasi rencana dari masing-masing bidang. Supaya dana yang kita ajukan ke provinsi betul-betul real dan sesuai dengan kebutuhan kita,” tuturnya. (Anis-Cr02).
