Timika, APN – Audit Keuangan Daerah Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) masih dalam tahap Audit Intern atau pendahuluan.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lukas Luli Lasan mengatakan audit pendahuluan tersebut dilakukan dalam masa 25 hari kerja, setelahnya pihaknya akan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk dilakukan pemeriksaan secara terperinci.
Saat ini kita masih dalam proses penyusunan LKPD, kami (BPKAD) masih menunggu data aset yang masih kurang sinkron,” ujarnya saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/2).
Ia menambahkan selain data aset pihaknya juga masih menunggu data Uang Persediaan (kas kecil) dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Mimika.
Kalau data TU semua sudah, UP masih ada lima OPD yang belum, dan data aset masih didata juga,” paparnya.
Menurut Lukas, terjadinya keterlambatan dalam pendataan UP kemungkinan dikarenakan terjadinya pergantian pejabat yang terjadi di OPD tersebut.
Up itu seharusnya diberikan kepada Bendahara, artinya itu jadi tanggung jawab Bendahara untuk dipergunakan untuk apa kegiatan rutin yang sifatnya rutin yang kita tidak bisa Belanja Langsung (LS), selain LS itu kita bisa pakai UP untuk kegiatan yang sifatnya rutin bisa menggunakan itu. Baiknya seperti itu, tetapi kembali lagi pada si pengguna anggaran,” jelasnya.
Lanjutnya, dengan tanggung jawab UP yang diberikan kepada Bendahara, maka akan membantu Bendahara dalam hal pendataan bukti pertanggungjawaban saat UP digunakan.
Pergantian pejabat itu harusnya ada berita acara, misalnya UP itu dipegang oleh pejabat lama, waktu penyerahan langsung dituangkan di berita acara bahwa penggunaan UP itu seperti apa, konsekuensinya tetap yang bertanggung jawab pejabat lama karena dia yang gunakan,” ungkapnya.
Pihaknya pun berharap LKPD dapat selesai pada 31 Maret 2021 mendatang. Sehingga dapat segera dilakukan audit terperinci oleh BPK. (Aji-Cr01)
