Timika, APN – Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika menggelar kegiatan sosialisasi penguatan bagi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Jumat (12/8/2022).
Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala Sub Bagian Potensi dan Produksi Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Laiko Fredy Laly mengatakan tim TPID sejatinya sudah tidak aktif sejak 2017 namun saat pelantikan Sekretaris Daerah Michael Gomar mengaktifkan tim kembali pada 2021 lalu kemudian memerintahkan kepada pihaknya untuk merevisi SK dan pada akhir 2021 SK akhinrya disahkan.
Menurut Fredy usai keluarnya SK maka dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 tercantum kegiatan sosialisasi tersebut.
“Tim inflasi daerah ini kan sudah lama vakum, sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kami pun diminta segera membuat kegiatan salah satunya peta aksi pengendalian inflasi daerah yang tiap tahun harus dilaporkan,” katanya.
Tujuan sosialisasi adalah memudahkan tim yang sudah lama tidak aktif mengetahui cara mengisi ataupun memberikan data yang dibutuhkan dalam pembuatan rencana aksi pengendalian inflasi.
“Karena keterbatasan teman-teman tim ini data apa saja yang dikumpulkan, makanya kami inisiasi dengan sosialisasi ini,” ujarnya.
Sosialisasi kata Fredy sangat penting untuk dilakukan sebab ada beberapa poin penting yang disarankan oleh Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk Mimika agar dilaksanakan oleh TPID.
Menurut data dari Ditjen Pembangunan Daerah ada beberapa poin yang dapat dilakukan tim TPID dalam membuat peta jalan penggendalian inflasi daerah mengacu pada startegi 4K yang diterapkan pemerintah pusat yakni menjaga Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Sementara itu Manajer Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Papua Rivky Rasyid yang hadir sebagai narasumber menyebutkan jika Mimika sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Papua dengan presentase pengaruh sebesar 43 persen.
“Akibatnya pengaruh tersebut, performa ekonomi Mimika menentukan arah ekonomi Papua secara keseluruhan, apabila dilihat kembali maka sektor pertambangan masih mendominasi struktur ekonomi Mimika dengan presentase sebesar 86 persen dari total perekonomian yang ada di Mimika,” paparnya.
Rivky melanjutkan memurut data Bank Indonesia Cabang Papua inflasi di Papua pada Juli lalu lebih tinggi dari nilai inflasi nasional yakni 4,94 persen sementara Papua mencapai 6,25 persen. Kendati demikian karakteristik penyebab inflasi berbeda di skala nasional inflasi utama disebabkan oleh harga makanan yang bergejolak, sementara di Papua disebabkan karena harga yang diatur pemerintah contohnya tiket angkutan udara (diatur batas tertinggi dan terendah).
“Jadi ini berkaitan dengan pengeluaran masyarakat, contohnya di Jawa transportasi itu banyak pilihan untuk menuju daerah lainnya, sementara di Papua hanya mengandalkan transportasi udara untuk menjangkau daerah sekitar lainnya. Seperti saya bilang tadi harga minyak dunia sedang naik sehingga Avtur juga pasti naik. Harga tiket pesawat tahun lalu dan sekarang itu harganya meningkat, permintaan juga sama, karena mobilitas jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu, karena pandemi,” paparnya.
Rivky menyebut ada tiga kota pengukur inflasi di Papua yakni Jayapura, Mimika dan Merauke, sementara menurut data, Inflasi tahunan tertinggi masih di tempati Jayapura dengan angka 7,24 persen, sementara Mimika 5,39 persen, dan Merauke 4,34 persen.
“Pendorong Inflasi di Papua itu kelompok makanan, minuman dan tembaku masih menjadi pendorong inflasi utama dengan presentase 2,8 persen sementara transportasi mencapai 1,87 persen. Tetapi kalau dibedah lebih dalam lagi di Papua itu kontribusi utama penyebab inflasi adalah angkutan udara,” ucapnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut Rivky pun meminta agar TPID selalu waspada dalam memperhatikan inflasi, sebab apabila dibiarkan laju pertumbuhan ekonomi kalah dengan laju inflasi maka daya beli masyarakat akan menurun, begitu pula dengan kesejahteraannya.