Timika, APN – Anggota DPRD Kabupaten Mimika, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reddy Wijaya menggelar reses tahap I di daerah pemilihan dapil II dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Reses tersebut dilaksanakan di Hotel Kharisma II, Jl. Bhayangkara, Koperapoka, Mimika Papua. Sabtu (26/3/2022).
Dalam reses tersebut, berbagai keluhan datang dari masyarakat. Beberapa diantaranya mengeluhkan tentang pembangunan infrastruktur. Kendati demikian, masalah bantuan langsung tunai (BLT) turut dipaparkan warga.
Reddy mengatakan, yang paling menonjol dari aspirasi yang disampaikan masyarakat yaitu tentang bantuan langsung tunai.
“Banyak yang menyampaikan mengenai pendataan kependudukan untuk bantuan BLT yang mana kurang tepat sasaran. Itu yang banyak saya dengar,” terang Reddy kepada awak media.
Selain pembangunan infrastruktur dan BLT, kebersihan lingkungan turut dikeluhkan masyarakat dari beberapa kelurahan tersebut. Warga juga mengeluhkan kinerja kelurahan yang diduga kurang maksimal dalam menjalankan tugas.
“Kinerja kelurahan kan berbeda-beda. Lurah butuh bersinergi juga dengan RT dan warga setempat mengenai hal itu,” terang Reddy.
Reddy mengatakan, hasil reses tersebut kedepannya akan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait agar masalah-masalah tersebut dapat lebih diperhatikan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di beberapa titik kini sedang berjalan. Anggota DPRD fraksi partai PSI tersebut berencana akan meninjau langsung lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur yang dikatakannya sudah dalam proses pengerjaan.
“Setelah kegiatan reses ini saya akan turun lapangan, langsung tinjau di lapangan. Salahsatunya di Jl. Pattimura ujung itu ada pembangunan jembatan yang tembus ke gang sebelah. Nanti saya akan turun lapangan dan kita akan lihat langsung yang mau dibangun ini seperti apa,” katanya.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Sosial akan dipanggil untuk membahas hal-hal mengenai pendataan terhadap warga masyarakat calon penerima BLT.
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil), Operator Distrik, Operator Kelurahan hingga RT akan dilibatkan dalam hal tersebut.
“Itu seperangkat itu. Yang mana itu pendataan itu kan harus yang lebih akurat lagi agar bisa tepat sasaran karena selama ini banyak yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
