Timika, APN – Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan konsultasi publik draf kedua rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 di salah satu Hotel yang berada di Jalan Budi Utomo, Mimika, Senin (21/3/2022).
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ditetapkan ke dalam tujuh belas tujuan, 199 target dan 141 indikator.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Setda Mimika Yulianus Sasarari mengatakan TPB merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan daerah, akses keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan yang partisipatif.
“Pada prinsipnya, TPB sejalan dengan visi Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024,” katanya
Menurut Yulianus tim terbentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 205 tahun 2021 tentang pembentukan tim SDGs sebagai tindaklanjut amanat Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD.
“Pemerintah daerah menyadari perlu dilakukan koordinasi kerjasama antara pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah, sehingga pencapaian SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif,” jelasnya.
Keterlibatan pelaku non pemerintah sejalan dengan prinsip tidak ada satu pihak yang tertinggal, prinsip ini berlaku untuk kedua pihak baik penerima manfaat maupun pelaku pembangunan.
Pertemuan bertujuan untuk menyampaikan rancangan draf kedua dari RAD TPB serta meminta masukkan dari OPD terutama jika masih ada informasi yang dirasa perlu ditambahkan dari masing-masing OPD, baik yang relevan dengan TPB, atau ada yang usulan belum masuk dalam rancangan RAD.
“Kami menghimbau partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak untuk pembangunan masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Mimika yang kita cintai, demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Mimika melalui pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan pihaknya sangat mengharapkan partisipasi dari organisasi perangkat daerah terkait. Karena dokumen TPB ini sangat dibutuhkan untuk melihat kinerja pemerintah dan juga lembaga swasta lainnya.
“Kami butuh data-data dari OPD untuk diinput ke dalam dokumen ini, dokumen ini sudah harus siap atau lengkap hingga akhir Maret karena di awal April akan dibawa untuk dibahas di Bappenas,” ucapnya.
Saat ini pihak swasta yang terlibat aktif dalam TPB ini ialah PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan Freeport.
“Sekarang yang terlibat aktif FREEPORT dan YPMAK. Freeport ini kan yang paling banyak kerja sama dan bantu kita pemerintah. Kami juga ingin pihak swasta lainnya bisa ikut terlibat juga agar kami tahu program apa yang mereka sudah buat, dalam membantu pemerintah,” tutupnya.