Timika, APN – Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melaksanakan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB-SDGs) tahun 2020-2024, pada Rabu (20/7/2022).
Sekretaris Bappeda, Yoseph Manggasang usai pertemuan mengatakan sosialisasi yang dilakukan lebih ke pelaku usaha di luar pemerintah, karena selama ini yang terlihat berperan PT. Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).
“Kita minta yang lain (swasta lain) juga ikut berperan, dari diskusi kita tadi sudah muncul dari Petrosea, Sandvik dan beberapa perusahaan lainnya, United Tractor juga ada, dari BPJS Ketenagakerjaan tadi juga ada, kita harapkan semua melaporkan pelaksanaan program, terutama kegiatan yang menyasar ke SDGs,” paparnya.
Yoseph menambahkan sosialisasi selanjutnya bertujuan mengajak pihak lain, yang belum terakomodir partisipasinya dalam pelaksanaan SDGs.
“Semua pihak kami harapkan terlibat sehingga komitmen kita lebih luas untuk bisa bersama pemerintah melaksanakan pembangunan berkelanjutan ini,” tuturnya.
Yoseph menyebutkan langkah selanjutnya setelah sosialisasi Bappeda akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 17 target tujuan SDGs.
“Jadi dikonfirmasi apakah mereka yang terlibat ini telah melakukan indikator yang mana dalam target-target di dalam 17 tujuan itu, masing-masing nanti akan dipetakan program kegiatan yang mereka lakukan menyasar ke indikator berapa di dalam setiap tujuan,” katanya.
SDGs kata Yoseph diharapkan menjadi wadah untuk mengumpulkan data kontribusi atau peran masing-masing pelaku kegiatan yang bersinggungan dengan 17 target tujuan yang ada di Kabupaten Mimika.
“SDGs masih di tataran provinsi jadi kita ambil program ini menjadikan kita Kabupaten pertama yang melaksanakannya di Provinsi Papua,” ungkapnya.
Sementara perwakilan dari Manajemen PTFI, Arnold Kayame mengatakan perusahaan menyambut baik rencana aksi daerah atau RAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Saya pikir ini momen yang bagus supaya pembangunan di Kabupaten Mimika ini bisa terintegrasi baik dari sisi pemerintah maupun swasta,” katanya.
PTFI yang telah beroperasi selama kurang lebih 50 tahun dengan program sosialnya menurut Arnold hanya perlu menyesuaikan regulasi SDGs.
“Kita dari Freeport sudah melihat itu semua apa yang sudah Freeport lakukan selama ini, dari 17 tujuan SDGs itu Freeport sudah melakukan 16 , itu yang cocok dengan bisnis kita,” ujarnya.
