Timika, APN – Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Bappeda melaksanakan rapat finalisasi rencana aksi daerah (RAD) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable development goals (SDGs) periode 2020-2024.
Rapat yang berlangsung di Hotel Cartenz, Rabu (8/12) dibuka secara resmi oleh Yulianus Sasarari Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika.
Tim koordinasi daerah telah menyusun draft awal RAD TPB yang dihasilkan oleh masing-masing pokja sesuai dengan pembagian pokja berdasarkan pilar diantaranya, sosial budaya, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Mimika Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengatakan, pentingnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun pelaku non pemerintah sehingga percepatan pencapaian TPB atau SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif.
Ia melanjutkan dalam penyusunan RAD Mimika, tim koordinasi pencapaian TPB Mimika diikuti oleh OPD Kabupaten Mimika, instansi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua yang memiliki tugas dan fungsi di Kabupaten Mimika dan juga perwakilan sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut serta.
Menurutnya, peran pelaku non-pemerintah baik dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil maupun keagamaan sangat diharapkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat menjangkau seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal.
“RAD yang nantinya akan disepakati pada rapat penyempurnaan, akan menjadi referensi pelaksanaan program-program kegiatan percepatan pencapaian SDGs di Kabupaten Mimika,” tuturnya.
Ia berharap, apa yang sudah dilakukan bisa menjadi contoh bagi Kabupaten kota lainnya, baik di Provinsi Papua maupun Indonesia Timur pada umumnya. Bagaimana menyusun RAD TPB secara inklusif, melibatkan semua sektor.
“Kami mengapresiasi peran sektor swasta, khususnya PT Freeport Indonesia yang telah berperan aktif terlibat dalam proses ini,” katanya.
Sementara, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan pertemuan RAD adalah lanjutan pertemuan tentang tim SDGs Mimika, dalam raoat juga disebutkan sudah tersedia sekitar 80 persen data yang dibutuhkan dari OPD untuk penunjang kegiatan SDGs.
“Sebagian besar sudah masuk. Masih ada beberapa yang kurang, kami harap OPD terkait untuk melengkapi, karena sesuai target seharusnya sudah harus selesai di tahun 2021. Namun jika belum selesai maka akan dilanjutkan tahun 2022,” katanya.
Lanjutnya, dokumen SDGs ini nantinya akan menjadi acuan atau jalur bagi pemerintah untuk mencapai tujuan.
“Saya sampaikan tadi juga, bahwa di Bappeda ada revisi RTRW, RPJMD, ada SDGs dan WebGis, pelayanan minimal, RKPD, ini semua harus sinergis dan jalan sama-sama, karena datanya harus sama yang kita butuhkan,” paparnya.
Dokumen SDGs kedepannya akan digunakan oleh semua OPD yang terlibat untuk beberapa tahun kedepan untuk melaksanakan program atau kegiatan.
“Jadi kita tidak perlu mencari lagi apa yang harus kita programkan,” ujarnya.
Tahun 2022 nanti juga Bappeda sudah mulai melakukan Monitorig dan Evaluasi SDGs.
Sementara, terkait dengan manfaat SDGs untuk PTFI dan YPMAK adalah kemudahan untuk menjalankan program pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi sudah terpetakan programnya sehingga mudah melaksanakan program ke masyarakat, kemudian kedepan, saya harap bukan hanya Freeport, perusahaan lain juga kan ada banyak, bisa kerjasama juga dengan kita,” tuturnya.
Yohana juga menyampaikan dokumen SDGs ini tidak hanya dari data di Kabupaten Mimika tetapi juga mengikuti dari provinsi dan pusat. (Aji)
