Timika, Antarpapua.com – Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah gelar forum konsultasi publik rencana kerja (Renja) tahun 2026 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder.
Forum konsultasi publik bertajuk “percepatan pembangunan infrastruktur dalam memantapkan pemulihan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika”.
Kegiatan digelar di Aula Hotel Cenderawasih 66, Selasa (11/3/2025) tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda, Yohana Paliling.
Dalam sambutan Pj Bupati Mimika dibacakan oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan, forum konsultasi publik ini merupakan tahapan penyusunan rancangan awal rencana kerja tahun 2026.
“Jasi kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh pemangku kepentingan guna menghimpun aspirasi terhadap sasaran program pembangunan daerah,” kata Petrus.
Kata Petrus, penjabaran rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029 Mimika akan menjadi tujuan dan sasaran dicapai pada tahun 2026 mendatang.
Lanjutnya pelayanan kepada masyarakat dari hasil sumber data Mimika tahun 2023 indeks pembangunan manusia berada 73,91 persen. Ini berjalan sesuai target.
“Indeks pembangunan Mimika dalam konteks pembangunan sumber daya manusia merupakan pertama di Papua Tengah,” katanya.
Pj Sekda berharap program tahun 2026 harus sesuai kebutuhan masyarakat.
“Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyatakat masyarakat agar mereka bisa merasakan kehadiran pemerintah,” ungkapnya.
Ia memberikan perhatian khsus ini mengacu pada banyaknya lahan atau kepemilikan tanah bermasalah yang sangat merugikan Pemda Mimika begitupun anggaran digunakan.
“Jangan asal-asal mau beli tanah tetapi kemudian menimbulkan masalah hukum,” kata Petrus Yumte.
Petrus menyebut tahun ini dan tahun sebelumnya Pemda Mimika kalah saat sidang di pengadilan soal kepemilikan tanah.
“Tolong perhatikan soal pengadaan tanah. Tanah milik Pemda Mimika itu banyak tetapi pengadaan terus dilakukan,” katanya.
Lanjutnya, banyak masalah dihadapi Pemda Mimika soal kepemilikan tanah sehingga memicu pemalangan di beberapa kantor.
“Pemalangan dilakukan Kantor Distrik Kuala kencana dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, bahkan rumah wakil bupati juga saat ini masih bermasalah,” ujarnya.
Sementara Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan rencana awal.
“Saya harap kegiatan ini dapat diikuti dengan baik sehingga rencana kerja 2026 dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.
Ia mengatakan, visi misi rencana kerja 2025-2029 Pemda Mimika adalah terwujudnya Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif, berdaya saing menuju gerbang emas.
“Kalau tema rencana kerja 2026 yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dalam memantapkan pemulihan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika,” ungkapnya.
Ia menambahkan, indeks pembagunan manusia Kabupaten Mimika selama 5 tahun terakhir mengalami tren peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan 6 tahun terakhir 0.789 persen.
“Tren pertumbuhan positif ini perlu dipertahankan, namun juga perlu dilakukan peningkatan,” pungkasnya. (Acel)