Timika, APN – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan seharusnya pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dikembalikan ke provinsi.
“Sekarang yang perlu dibahas ini tentang otonomi khusus karena saya melihat setelah itu terbit (UU soal Otsus jilid II) dana otsus pun di tarik ke pusat, jadi prosesnya seperti dana Dana Alokasi Khusus (DAK),” tegasnya saat ditemui wartawan di Gereja Marthen Luther atau Kingmi Mile 32, Mimika, Selasa (12/4/2022).
Menurut Bupati pengelolaan dana otonomi khusus harusnya dikembalikan ke provinsi karena jika tidak, maka dana khusus tersebut sama saja tidak berguna.
“Jadi percuma bicara soal dana itu, karena itu tidak ada di Papua, kalau ada baru kita bicarakan itu boleh. Jadi sistemnya sekarang kita harus mengajukan sesuai dengan program dan kebutuhan, seperti dana DAK, jadi dinas terkait yang berjuang untuk dana otsus ini,” katanya.
Bupati melanjutkan ia lebih setuju jika pengelolaan dana otonomi khusus dikelola oleh provinsi seperti sebelumnya.
“Kalau seperti sebelumnya boleh (pengelolaan di provinsi) itu sudah lepas, jadi tadinya dana otsus ini sudah dilepas (dikelola provinsi) tetapi sekarang ditarik kembali (pengelolaan di pusat) jadi sudah tidak ada dana otsus di Papua,” ungkapnya.
Bupati menilai dana otsus seharusnya dikelola seperti 20 tahun lalu, dan tidak dikelola seperti dana DAK.
“Kalau mau kasih kita (Kabupaten) itu yang full jangan hanya kasih pemekaran saja tetapi pengelolaan dana otsus juga jadi kita (provinsi yang dimekarkan dan pemerintah pusat) kelola bersama, jadi salah dananya tarik kesana baru kulitnya taruh disini, atau jangan lepas kepala tapi masih pegang ekor,” tuturnya.
Bupati pun kembali menegaskan jika ingin membangun Papua maka pemerintah pusat tidak boleh memiliki rasa curiga.
“Tidak boleh mencurigai Papua, kalau ingin bangun Papua,” kata Eltinus.
