Timika, APN – Bupati Mimika mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu melakukan aksi demo dalam menyikapi Pemekaran Provinsi Papua Tengah yang hangat beberapa waktu belakangan.
“Soal pemekaran khususnya di Mimika masyarakat Mimika, tidak perlu aksi, berteriak-teriak sana sini, itu tidak boleh,” katanya saat ditemui di salah satu hotel yang berada di Jalan Cendrawasih, Mimika, Senin (21/3/2022).
Bupati pun meminta dua golongan masyarakat yang menolak dan menerima untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan mana yang terbaik untuk Papua kedepan.
“Dua-dua minta kepada Tuhan saja. Yang tidak mau provinsi yah berdoa saja ke Tuhan daerah inj jangan sampai jadi provinsi. Begitu juga yang mau, juga berdoa. Jadi, mana nanti yang dikabulkan. Jangan ikut demo sana demo sini, penilai ini kan Tuhan. Kalau pemerintah itu kan wakil, kalau mereka nilai bisa mau bikin apa?,” ujarnya.
Bupati menambahkan, dirinya tidak perlu memberikan sosialisasi terkait pemekaran Papua pada masyarakat. Karena masyarakat bisa menilai sendiri.
“Untung-ruginya kan nanti masyarakat yang menilai seperti apa,” ujarnya.
Kendati demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Eltinus berbeda dengan yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu yang menyatakan UU tentang pemekaran sudah disahkan dan segera dilaksanakan.
“Kan UU sudah keluar, tahun 2023 baru mereka akan turunkan caretaker, kemudian daerah lain yang habis di tahun 2022, itu mereka akan kasih masuk juga karateker sampai dua tahunan (hingga 2024),” paparnya saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Jabatan Negara, Mimika, Senin (31/1/2022).