Timika, APN – Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika mengapresiasi terjadinya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4.496.775.015.790 ata mengalami kenaikan sebesar 26 persen dari sebelumnya.
Kendati mendapatkan apresiasi terkait kenaikan pendapatan daerah, enam fraksi DPRD Mimika melalui masing-masing juru bicara masih mempertanyakan dan meminta penjelasan juga mengkritisi sejumlah pengusulan anggaran yang menurut Dewan tidak mendesak.
Pandangan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna II masa sidang III di gedung DPRD Mimika, Jumat (8/10/2021).
Fraksi Golongan Karya melalui ketua fraksinya Mariunus Tandiseno dalam pandangan umum mengapresiasi nota keungan Raperda tentang APBD tahun 2021.
“Sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2021, Pemerintah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber sumber pendapatan, tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran,” katanya.
Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Herman Gafur juga memberikan apresiasi serta penghargaan kepada Bupati dan seluruh stockholder yang telah bekerja keras guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD sebesar 39 persen.
“Akhirnya PAD mengalami penigkatan dalam APBD Perubahan 2021 yang mencapai Rp 229.058.520.000 dan pendapatn transfer sebesar Rp 707.815.519.659 ,”ungkap Herman.
Selain apresiasi fraksi Nasdem juga meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengendalikan OPD yang mendapatkan pagu anggaran perubahan yang sangat besar yang pemanfaatannya hanya sekedar berorientasi Asal Bapa Senan (ABS).
“Fraksi Nasdem meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang alasan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk program program prioritas pemulihan ekonomi paskah pandemi virus corona dalam APBD Perubahan. Kami juga meminta penjelasn kepada pemerintah tentang adanya pemotongan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten Mimika secara sepihak, “ ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Thobias Maturbngs mengakui fraksinya mendorong agar realisasi PAD dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memenuhi kenaikan target yang ditetapkan sebear Rp 39 persen dari estimasi PAD sebelumnya.
Terutama pada triwulan keempat yang bertepatan dengan dilaksanakannya PON XX dan beberapa event lain diharapkan dapat meningkatkan PAD terutama pada sektor retribusi dan pajak.
“Upaya untuk meningkatkan PAD di masa perhelatan PON ini menjadi penting dilakukan, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan PON di kabupaten Mimika, maka harus berbanding lurus dengan dampak serta manfaat ekonomi yang wajib diperoleh bagi kabupaten Mimika,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kepada pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kebijakan fiskal daerah sehingga persoalan persoalan seperti beban hutang kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh tidak dipertimbangkannya kapasitas fiskal daerah
PDI P juga mempertanyakan program kesejateraan rakyat, menyangkut kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual yang akan menelan anggaran hinga Rp 42 miliar.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Tanzel Azharie menyoroti Pemkab agar dapat membuka ruang fiskal untuk melakukan perubahan alokasi belanja yang bisa dilakukan pada anggaran perubahan, dengan tujaun untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan pada tahun berjalan.
“Harusnya bisa melakukan perubahan alokasi belanja, khususnya yang sesuai dengan isu-isu strategsi yang terkait dengan kondisi pembangunan satu daerah misalnya soal kemiskinan, kesejahteraan, kebencanaan, ataupun mengurangi kesenjangan infrastruktur pembangunan daerah pedesaan sebagai upaya peningkatan aksebilitas masyarakat,” ujarnya.
Tanzil menambahkan, dari proyeksi APBD Perubahan sebesar Rp 4 trilyun sudah termasuk dengan pembayaran hak hak 26 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.
Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Miller Kogoya meminta agar legislatif dan eksekuti bekerjasama dan bersinergu sebagai lembaga sehingga menghasilkan kebijakan daerah yang menyentuh masyarakat.
“Komunikasi yang harmonis perlu terus terjalin demi tanggungjawab moril dan sebagai bentuk pelayanan demi kemajuan kabupaten Mimika dan akselerasi kebijakan yang pro terhadap rakyat,” kata Miller.
Terakhir, Fraksi Mimika Bangkit dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Leonardus Kocu menyetujui usulan Raperda mengenai APBD perubahan.
Namin fraksi Mimika Bangkit memberi catatan mengenai Penggunaan Anggaran sebesar Rp 42 milir untuk pembangunan gereja mile 32.
“Jika tidak keberatan ditunda untuk APBD Induk tahun 2022 karena pertimbangan keterbatasan waktu yang tinggal satu bulan lagi dan masalah ini dalam penyelidikan pihak hukum,”ungkapnya.
Selain itu Fraksi Mimika Bangkit juga menyoroti soal serapan anggaran untuk Pesparawi dan Kongres Sinode Kingmi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan oleh pemerintah daerah.
“Fraksi Mimika Bangkit menilai kegiatan PON XX tahun 2021 tidak banyak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Mimika. Mohon penjelasan pemerintah,” tutupnya. (Aji)
