Timika, antarpapuanews.com – Anggota Komisi C DPRD Mimika Yulian Solosa mengaku kecewa dan kesal lantaran kehadiran Menkopolhukam, Mendagri dan Kapolda beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke Timika untuk membahas kelanjutan Otsus jilid II di Papua tidak melibatkan semua tokoh masyarakat yang ada.
Padahal menurutnya, kehadiran otsus di Papua atas kerja keras para tokoh-tokoh, mulai dari menghadirkan pakar-pakar dalam mengkaji hingga akhirnya ostus itu ada. Otsus ada di Papua diprakarsai oleh mantan Gubernur Papua,Dr. Jacobus Perviddya Solossa, M.Si dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Papua.
“Makanya saya sangat menyesal dan kesal karena saat Menkopolhukam, Kapolda serta Mendagri datang, tidak mengumpulkan semua tokoh-tokoh intelektual guna membahas persoalan otsus itu. Yang hadir hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan terselubung di wilayahnya masing-masing,” tuturnya, Jumat (7/8/).
Mengingat kehadiran otsus di Papua atas pengorbanan para tokoh penting masyarakat, maka untuk kelanjutan otsus jilid II harus juga dilibatkan agar bisa membahas secara bersama. Jika perlu undang semua masyarakat di pegunungan dan pesisir pantai guna mendengar apa yang telah mereka rasakan atas otsus yang selama ini ada.
“Saya juga tidak ingin otsus jilid II itu dibahas di Jakarta. Harus dibahas di Papua dan libatkan seluruh tokoh masyarakat dan harus secara transparan,” katanya.
Iapun berharap agar seluruh masyarakat Papua bisa bersatu membahas persoalan kelanjutan otsus agar kehadiran otsus selanjutnya benar-benar mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Kalau memang ada kepentingan dari orang tertentu dan harus dibahas di Jakarta, maka lebih baik otsus itu tidak perlu dilanjutkan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa salah satu contoh otsus tidak berpihak pada masyarakat Papua adalah minimnya anak asli Papua yang terakomodir dalam penerimaan CPNS. Padahal, seharusnya pemerintah pusat harus mengatur dan memastikan bahwa anak Papua harus benar-benar terakomodir.
“Banyak anak-anak Papua yang kecewa mengingat usia mereka, maka banyak yang tidak bisa lagi ikut tes,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat tidak tahu banyak masyarakat Papua di pedalaman yang sama sekali tidak tersentuh Otsus, sehingga tetap hidup di dalam honai dengan lebih dari satu kepala keluarga.
“Saya sebagai anak Papua, jangan main-main dengan persoalan otsus ini,” ujarnya. (mrc)
