Dewan Masih Tunggu Koordinasi Evaluasi APBD 2022

Antar Papua
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyan

Timika, APN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Mimika masih menunggu kabar tentang perkembangan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun anggaran 2022,

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan Kepada Wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis (20/01/2022)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan, mengatakan tim anggaran legislatif sejauh ini masih belum mengetahui perkembangan dan masih menunggu komunikasi dan koordinasi antara Tim anggaran eksekutif pemkab Mimika dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Sejauh ini kendala keterlambatan evaluasi APBD Mimika tahun anggaran 2022 dari tim anggaran legislative belum mengetahui, karena koordinasi soal evaluasi ini menjadi kewenangan tim anggaran eksekutif. Karena evaluasi APBD ini urusan tim anggaran pemerintah daerah, kita hanya bersifat menunggu,” ungkapnya.

Menurut Felix atau yang biasa disapa John Tie, sampai saat ini belum ada koordinasi dari tim anggaran eksekutif dengan tim anggaran legislatif berkaitan dengan apa yang menjadi kendala sehingga evaluasi belum dilakukan.

“Sejauh ini belum ada koordinasi tim eksekutif kepada kami Dewan khususnya dengan wakil Ketua II, Desember lalu saya tidak ikut evaluasi ke Jayapura karena ada tugas lain. Kemarin saya di Jakarta diinfokan bahwa akan ada evaluasi namun sampai saat ini belum juga ada,” katanya.

Waket II mengklaim mendapatkan informasi dari tim anggaran eksekutif, jika saat ini tim anggaran eksekutif sedang negoisasi dengan provinsi atau ada revisi lain yang selanjutnya akan dibawa ke Jayapura.

Baca Juga |  Sampaikan Aspirasi, Sejumlah Tokoh Agama Datangi Kantor DPRD

Ketika ditanya tentang dampak dari keterlambatan evaluasi kata John mengatakan dampaknya akan menghambat berjalannya kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.

“Dampaknya pasti ada, terutama soal program dan kegiatan pembangunan belum akan bisa berjalan. Namun untuk operasional kantor di masing masing OPD bisa berjalan dengan solusi mendahului,” katanya.

Lambatnya evaluasi kata Felix juga berdampak pada Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mimika belum bisa menyusun anggaran, untuk satu tahun kerja karena harus menunggu evaluasi APBD.

“Kita juga belum bisa menyusun jadwal atau agenda satu tahun di Setwan karena masih menunggu evaluasi, karena seluruh kegiatan dan agenda DPRD menunggu DPA di Sekretariat. Dalam rangka ini, beberapa hari lalu DPRD sudah melakukan rapat internal Setwan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan ditahun sebelumnya,” tutupnya.