Timika, APN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Yulian Solosa mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui langkah yang diambil Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun harus memperhatikan sektor pendidikan.
Yulian Solosa, mengatakan mendukung diberlakukannya PPKM, karena penyebaran kasus covid-19 yang sedang memburuk di seluruh Indonesia.
“Covid-19 ini terjadi secara menyeluruh di seluruh Indonesia, termasuk di Papua khususnya di Timika juga, dan ini berdampak semakin melebar, sehingga akan berpengaruh juga kepada anak-anak peserta didik kita,” ujarnya saat ditemui Wartawan di Gedung DPRD Mimika Jalan Cendrawasih, Rabu (07/07/2021).
Lanjutnya, pengaruh covid pastinya akan mempengaruhi seluruh sektor masyarakat, termasuk pendidikan khususnya kepada biaya pendidikan.
Menurutnya Dinas Pendidikan harus memiliki kebijakan atau langkah yang diambil terkait dengan biaya pendidikan tersebut.
“Saya mau sampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pendidikan harus punya kebijakan, seperti harus ada langkah yang diambil untuk melakukan pendataan bagi anak-anak peserta didik, mulai dari anak-anak yang orang tuanya ekonomi lemah sampai yang punya pekerjaan,” ujarnya.
Selanjutnya setelah melakukan pendataan Dinas Pendidikan juga harus memeriksa apakah dari data yang dikumpulkan ada anak yang sudah memiliki sarana untuk mengikuti pembelajaran daring.
“Anak-anak ini kita bisa lihat atau mengetahui, apakah semuanya punya HP atau tidak punya HP,” ucapnya.
Yulian menegaskan Pemerintah harus memperhatikan secara khusus bagi anak-anak peserta didik tersebut, terutama yang ekonominya lemah.
“Pendataan yang didata harus benar-benar valid, baik di kota, maupun di pesisir dan pegunungan. Kalau belum bisa, ada alternatif lain, seperti pihak Pemda harus fasilitasi kepada peserta didik yang punya prestasi,” tuturnya. (Anis-Cr02)
