Timika, antarpapuanews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Rabu (9/9) resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika kepada DPRD Mimika untuk di bahas dalam agenda rapat paripurna 1 masa sidang III tentang LKPJ Kabupaten Mimika, dan Pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2019, yang berlangsung di ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, dan anggota DPRD Mimika, juga dihadiri oleh Pejabat Sekda Mimika Yeni O Usmani dan pimpinan OPD, serta Forkopimda.
Usai membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng dalam sambutannya mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah disampaikan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan dibahas didalam rapat paripurna.
“Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dan sesuai fungsi pengawasan, DPRD tetap bersikap kritis terhadap pelaksanaan pembangunan agar kegagalan-kegagalan tidak terjadi lagi, sehingga pencapaian target dapat terwujud,” ujar Robby dalam sambutannya.
Rapat paripurna kali ini DPRD akan membahas dua materi yaitu LKPJ Kabupaten Mimika tahun 2019, dan ranperda pertanggung jawaban APBD Kabupaten Mimika tahun 2019. Maka pemerintah dapat mengajukan laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas yang di serahkan kepada BPK sebelum diserahkan ke DPRD.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ pembangunan di Mimika yang akan dibahas didalam paripurna,” kata Robby dalam sambutannya.
Mewakili Pimpinan dan anggota DPRD Mimika mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah menyerahkan materi LKPJ untuk dibahas oleh DPRD.
Ia juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD Mimika yang tergabung dalam Banggar DPRD Mimika untuk dapat melihat isi dari materi tersebut kemudian memberikan pandangan fraksi.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemda Mimika bahwa dalam pembuatan laporan keuangan telah dilakukan tahapan-tahapan setelah menyerahkan materi.
“Diharapkan kepada banggar DPRD Mimika untuk dapat mencermati dengan baik dan dapat dikoordinasikan bersama pemda dalam pandangan umum fraksi,” tuturnya.
Sementara itu sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan oleh Pejabat Sekda Mimika Yeni O Usmani menyampaikan, Bupati Mimika harus memenuhi aspirasi rakyat melalui dewan untuk menyampaikan LPJ pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2019 dan LKPJ yang meliputi realisasi pelaksanaan APBD yang disajikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek ketaatan terhadap peraturan yang berlaku usai pemeriksaan BPK Papua.
Berdasarkan UU Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Dan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar hukum yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, yang mengacu pada peraturan Pemerintah RI nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi.
“LPJ APBD Mimika untuk menyampaikan realisasi anggaran tahun 2019 berdasarkan UU,” kata Yeni.
Ia menjelaskan, mekanisme laporan pertanggung jawaban ini mengacu pada regulasi yang berlaku dengan dilengkapi rincian pendapatan dan belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan pada bidang atau sektor pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui OPD di ruang lingkup Pemkab Mimika.
Untuk itu pada kesempatan tersebut pihaknya mengajak DPRD Mimika untuk melihat pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban itu serta dapat memberikan koreksi untuk penyempurnaan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan LKPJ.
“Didalamnya terdapat rincian pendapatan dan belanja yang dilaksanakan di masing-masing OPD,” kata Yeni.
Rencananya, besok pagi akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi, selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi pada malam hari, hari Jumat akan dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi, kemudian penutupan. (mrc)
