Timika, antarpapuanews.com – Fraksi Mimika Bangkit DPRD Mimika menilai kualitas sejumlah jalan utama di dalam kota Timika yang baru dibangun tahun lalu dalam rangka persiapan PON XX Tahun 2021 namun telah rusak.
“Mengenai jalan poros SP tembus Hasanudin atau jalan Waker itukan proyek nasional (APBN) yang dikerjakan oleh kontraktor Timika, berkaitan dengan rencana PON 2020 yang dilaksanakan di Mimika termasuk beberapa venue yang menjadi prioritas sebelum PON,” kata Leonardus Kocu saat ditemui dikantor DPRD Mimika, Rabu (2/9).
Ia menjelaskan dari sisi kuantitas terlihat perubahan besar pada jalan utama yang mengalami peningkatan, seperti jalan Cendrawasih, jalan poros SP2 tembus Hasanudin, dan beberapa ruas jalan yang saat ini sedang dibangun, hanya dari sisi kualitas sangat jauh dari harapan.
Contoh jalan poros SP2 tembus jalan Hasanudin yang dilakukan pelebaran jalan tahun 2019 lalu bersumber dari APBN, namun saat ini kondisi jalan sudah berlubang, bahkan bergelombang, tidak hanya itu pada saat hujan terjadi genangan air.
“Dari sisi kuantitas kita lihat ada perubahan yang bagus, ada beberapa yang di aspal, namun dari sisi kualitas itu banyak yang tidak memenuhi syarat dan jauh dari harapan kita semua,” jelasnya.
Ia mengakui, tujuan pemerintah menargetkan perluasan wilayah, dengan membangun insfrastruktur penunjang, namun kurangnya pengawasan dari OPD teknis yang membidangi, sehingga hasilnya jauh daripada harapan.
“Disatu sisi, memang pemerintah menargetkan sekian infrastruktur yang baik supaya pihak-pihak lain yang datang ke Timika sudah ada pembangunan, tetapi para pelaksana pekerjaan teknis seperti PU dan lain harus mengawasi kualitas pekerjaan, bukan hanya sekedar mengejar target,” akunya.
Ia berharap, setiap kegiatan fisik yang dikerjakan, OPD terkait harus mengawasi secara langsung. Selain itu, pimpinan OPD juga harus bisa memberikan penjelasan kepada Bupati Mimika terkait prosedur pelaksanaan kegiatan fisik. Jangan karena diburu oleh waktu membuat hasilnya tidak maksimal.
“Jadi harapan kita kedepan hal-hal ini PU dan yang lain harus bertanggung jawab melakukan pengawasan pekerjaan, kualitas itu harus diperhatikan, juga kepada pimpinan OPD harus memberikan telaan yang baik kepada pimpinan dalam hal ini Bupati, jangan hanya sekedar mau pekerjaan diselesaikan walaupun mereka sudah tahu akibatnya,” harapnya. (mrc)
