Timika, Antarpapua.com – Tim Terpadu Penanganan masalah Pertanahan menggelar sosialisasi tentang Penanganan Konflik-Konflik Sengketa Pertanahan.
Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Jumat (08/12/2023) dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Mimika dan pejabat lainnya.
Kegiatan tersebut, diikuti oleh Kepala Bidang Pertanahan, Ketua Tim Terpadu Yang diwakilkan oleh Sekretaris Tim Terpadu, Kepala Dinas Perumahan serta kepala-kepala kampung dan lurah yang ada di Mimika.
Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Dr. Roy Eduard Fabian Wayoi, SSos MMT dan Kepala BPN Mimika, Yosep Simon Done.
Dalam sosialisasi, Roy Wayoi menyampaikan bahwa, perlu ada tim terpadu dalam konflik-konflik pertanahan, supaya dalam pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik. Karena khususnya di Timika memiliki konflik pertanahan cukup tinggi.
“Dalam pengurusan tanah juga harus ada pemetaan lokasi tanah, agar tidak ada kesalahpahaman atau lokasi dalam membuat sertifikat”,ujarnya.
“Dalam hal ini titik berat kepada para aparat pemerintahan, baik di kampung, kelurahan, distrik, untuk bersama-sama tim terpadu merumuskan selisih penyelesaian, dan salah satu juga dengan melakukan penertiban dalam prosedur-prosedur pemberkasan dokumen-dokumen pertanahan ini, harus diatur secara baik supaya petugas, pelaksana, kepala kampung, kepala distrik, lurah bisa tertib. Dan juga teliti dalam pembuatan serta penyelesaian penandatanganan dokumen. Karena, dokumen tersebut bersifat produk hukum,” katanya saat ditemui, Antarpapua.com, usai kegiatan tersebut.
Kepala Kampung Limau Asri Timur, Adi Prasetyo, juga menyampaikan pendapat mengenai kegiatan tersebut, bahwa, untuk konflik dan penyelesaian di Mimika ini pihaknya sudah punya gambaran.
Untuk konflik yang ada di lapangan seperti di SP, kiranya dari pemerintah telah membuat tim terpadu ini yang kemudian nanti kita bisa lanjutkan ke sana.
“Jadi dengan tim terpadu yang dibuat lintas sektor ini, mudah-mudahan kedepannya, konflik-konflik yang ada di masyarakat dengan pemerintah setempat itu bisa diselesaikan, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
