Nabire  

Dorong Kekhususan OAP di Berbagai Bidang, MRP Seluruh Papua Akan Bentuk Asosiasi

Antar Papua
Para pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Tengah. (Foto: Sitti Hawa/Nabire.Net)

Nabire, Antarpapua.com – Majelis Rakyat Papua akan membentuk Asosiasi untuk mendorong kekhususan Orang Asli Papua (OAP) di berbagai bidang dan semua sektor.

Demikian ungkap Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, saat diwawancarai awak media usai Rapat Pleno Penetapan Rancangan Tata Tertib menjadi Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan 2023-2028, bertempat di Sekretariat MRP Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, Rabu (27/03/2024).

“Setelah acara ini kami akan membentuk asosiasi yang akan difasilitasi oleh MRP Provinsi Papua Tengah, yang akan dihadiri oleh semua MRP se-Papua mulai dari Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pengunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. Kami akan putuskan kegiatan ini di Timika dan itu akan dilakukan setelah ini. Itu kelanjutan dari pada semua yang tidak diakomodir dalam tata tertib ini. Kami akan menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian dalam perubahan atau pergantian UU pemerintah No 54 dan perubahan PP UU no 02 tahun 2021 UU Otsus. Karena kami melihat bahwa dalam UU ini tidak mengakomodir tentang hak-hak asli Papua, sehingga ini akan kami asosiasi dan mendorong pemerintah pusat dengan tujuan utama niat baik pemerintah pusat berotonomi khusus harus berhasil di tanah Papua,” beber Agustinus Anggaibak.

Baca Juga |  Seorang Perempuan di Nabire Tewas Ditusuk Penjambret, Pelaku Diburu Polisi

Lanjut kata Anggaibak, MRP sudah mempersiapkan termasuk anggaran untuk membentuk Asosiasi MRP se-Tanah Papua. Tujuannya adalah mendorong kekhususan orang asli Papua baik di bidang politik, pemerintah, ekonomi, semua sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan orang Papua harus kita dorong ke pemerintah pusat ini yang akan dilakukan.

Baca Juga |  Progres Rekapitulasi Pemilu di Papua Tengah: Beberapa Kabupaten Tuntas, Sebagian Masih Berproses

“Tentu Gubernur dan Wagub sudah tentu pasti orang asli Papua. Tetapi untuk Bupati Wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota masih belum ada regulasi, sehingga dalam pembentukan asosiasi kita saat ini bagaimana supaya seluruh Papua itu harus orang asli Papua baik Bupati maupun Wakil Bupati, itu salah satunya dan juga DPR , Pimpinan Partai Politik adalah orang asli Papua. Dan bagaimana regulasi ini harus ada sehingga kita mendorong harus ada asosiasi MPR se-provinsi Papua,” tandas Agustinus Anggaibak.

Cek juga berita-berita Antarpapua.com di Google News