Timika, APN – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika curhat ke Freeport, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait aspirasi yang disampaikan SPSI Tongoi Papua di ruang serbanguna DPRD Kabupaten Mimika jalan Poros Cenderawasih, Kamis (25/05/2023).
Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong. Dikatakan, selama ini DPRD Mimika tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung ke PT Freeport Indonesia di Tembagapura, karena tidak pernah diberikan akses masuk ke wilayah Tembagapura.
“Kami hanya melihat Freeport dari kalender tahunan yang dibagikan, tidak pernah datang langsung ke Freeport dan melihat langsung. Sangat sulit memang, lami kesana hanya menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan DPRD Kabupaten Mimika,” ungkap Aloisius.
Disampaikan juga, DPRD Kabupaten Mimika tidak pernah diberikan akses masuk, tapi jika ada DPR RI yang berkunjung selalu diberikan kemudahan.
“Kalau DPRRI yang datang mereka selalu diberikan kemudahan, tidak ada hambatan. Kami merasa selalu dianaktirikan,” ujarnya.
Di samping itu ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Mimika, Irwan Anwar juga mengatakan PTFI selalu memberikan pelayanan yang luar biasa kepada DPRRI, tapi tidak bagi DPRD Kabupaten Mimika.
Menurutnya, hal ini salah satu bentuk diskriminasi Freeport terhadap DPRD Kabupaten Mimika.
Dia mengatakan, Freeport tidak pernah merespon, ketika DPRD menyurati untuk melakukan pengawasan ke Tembagapura.
“Masalah ini selalu kami sampaikan melalui media massa, tapi penyampaian kita hanya dianggap sebagai angin lalu,” ujarnya.
Irwan mengatakan, DPRD Kabupaten Mimika sakit hati karena DPRD selalu dianak tirikan.
Menanggapi hal itu, General Superintendent Goverment Relations PTFI, Andreas Hindom mengatakan Freeport tidak pernah pilih kasih, namun semua butuh proses.
“Bukan tidak mau tapi kami butuh waktu. Semua butuh proses. Banyak pertimbangan yang perlu kami pikirkan contoh faktor safety dan kenyamanan. Lebih dari itu, bagaimana kesiapan kami memfasilitasi semua yang ingin didapat seperti informasi dan lainnya,” ungkap Andreas.
“Kami tidak ingin memberikan pelayanan yang setengah- setengah,” tambahnya.
