Jayapura, Antarpapua.com – Wakil Ketua I DPRK Jayapura, Pada Piet Hariyanto Soyan, menyoroti kegagalan perencanaan anggaran sebagai penyebab utama tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini. Ia menilai, pemerintah daerah memasang target PAD terlalu tinggi tanpa perencanaan yang matang, sehingga berbagai program terhambat pelaksanaannya.
“Target PAD yang terlalu tinggi tanpa perencanaan yang baik membuat hasil tidak tercapai. Akibatnya, banyak program pemerintah daerah yang terhambat,” tegas Soyan.
Ia menjelaskan, mekanisme pelaporan anggaran yang kini lebih detail turut menjadi tantangan baru. Menurutnya, pemerintah daerah wajib melaporkan anggaran secara spesifik, termasuk penggunaan dana hingga rinciannya.
“Jika anggaran yang digunakan berbeda dari yang dilaporkan, itu akan memengaruhi proses anggaran berikutnya,” jelasnya.
Soyan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kesigapan dalam pelaporan anggaran. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pelaporan di tahun sebelumnya telah menunda pencairan dana.
“Tahun ini tidak boleh ada penundaan lagi. OPD harus bekerja lebih cepat dan tepat agar masalah serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Daerah dan OPD teknis memperbaiki proses penyerapan anggaran agar lebih optimal.
“Penyerapan anggaran yang lambat menjadi beban bagi daerah. Semua pihak harus bekerja maksimal untuk memastikan anggaran terserap dan digunakan sesuai rencana,” ujarnya di Sentani, Senin 12/1/2025.
Terkait dana yang tertahan akibat kesalahan pelaporan, Soyan mengungkapkan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat masih berlangsung.
“Kami sedang berupaya mencairkan dana yang sebelumnya tertahan. Namun, keputusan akhir masih kami tunggu,” katanya.
Soyan memperingatkan, hilangnya dana akibat prosedur yang salah akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kami berharap dana tersebut tetap dapat dimanfaatkan. Jika tidak, kerugian akan dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menegaskan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang cermat sejak awal menjadi kunci untuk mencegah penundaan dan kegagalan di masa depan.
“Pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan bekerja lebih efektif, transparan, serta akuntabel,” tutupnya.(Redaksi)