Timika, APN – PT Freeport Indonesia (PTFI) memberikan pelatihan pengelolaan manajemen keuangan bagi organisasi nirlaba seperti lembaga adat selaku pengelola dana kemitraan PTFI. Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari yaitu Rabu (30/3/2022), Kamis (31/3/2022) dan Rabu (6/4/2022) di Hotel Horison Diana.
Freeport menghadirkan pemateri dari Program pembinaan usaha mikro kecil dan menengah Departemen Comunity Economic Development (CED) PTFI Robi Santika dan Imanuel Kafiar.
Kegiatan tersebut dilandasi berdasarkan perjanjian implementasi, dengan tujuan agar para lembaga adat selaku pengelola dana kemitraan bisa mengelola dana kemitraan dengan baik dan dapat mempertanggung jawabkan.
Mewakili Manajemen PTFI Tecnhical Expert Community Development PTFI Stephan Lorenzen mengatakan, pelatihan keuangan ini merupakan komitmen PTFI berdasarkan perjanjian implementasi yang sudah memasuki tahun kedua.
“Di belakang dari pelatihan ini adalah MoU 2000 dimana ada kesepakatan kemitraan antara Lemasa, Lemasko dan PTFI. Dimana di dalam dokumen MoU 2000 masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik salah satunya terkait pengelolaan keuangan,” tuturnya pada wartawan disela-sela kegiatan, Kamis (31/3/2022).
Stephen menjelaskan, pelatihan dilakukan agar tercipta transparasi pengelolaan keuangan, baik dari lembaga adat maupun dari PTFI sendiri. Karena PTFI saat ini sudah berada di bawah pemerintah sehingga akan dilakukan audit terhadap semua pengelolaan keuangan termasuk yang dikeluarkan dalam bentuk dana kemitraan.
“Ini sangat penting karena yang perlu ditingkatkan adalah terkait transparansi terutama terkait keuangan. Lembaga adat harus bisa memastikan agar masyarakat percaya terkait dana yang masuk, terlebih lagi masyarakat akan lebih percaya jika ada laporan pertanggung jawaban yang jelas,” tuturnya.
Stephen menegaskan agar dana kemitraan benar-benar digunakan dengan baik oleh lembaga adat. PTFI pun akan memastikan adanya bukti dan pertanggung jawaban dari penggunaan dana oleh lembaga adat.
“Kalau kita sudah berbicara undang-undang maka PTFI harus memastikan bahwa semua uang yang diserahkan kepada lembaga adat harus ada bukti dan pertanggung jawaban. Kalau tidak ada bukti sangat susah buat bagi kedua belah pihak (PTFI dan Lembaga adat),” tegasnya.
Stephen kembali menekankan, jika manajemen keuangan sudah dilaksanakan dengan baik, maka audit yang dilakukan oleh pemerintah akan mudah, pertanggungjawaban pun hasilnya baik dan jelas.
“Jika pengelolaan dilakukan baik terus ada audit dari pemerintah kita tidak pusing, karena semua ada bukti tercatat dengan baik,” imbuhnya.
Sementara salah satu peserta pelatihan yaitu Kepala biro keuangan Lemasa Kristian Tsenawatme saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pelatihan tersebut. Menurutnya pihaknya sangat membutuhkan untuk membentuk manajemen yang baik, hal tersebut dikarenakan suatu organisasi maupun perusahaan yang sehat memiliki manajemen keuangan yang bagus.
“Kami sangat membutuhkan pelatihan ini dan ini sangat bagus karena kita bisa tahu bagaimana cara membuat laporan perencanaan dan penggunaan anggaran sehingga lembaga akan menjadi lebih bagus lagi,” tuturnya.
Kristian mengungkapkan, anggaran bisa terealisasi dengan baik itu karena manajemen keuangan dari pimpinan sampai bawah dilakukan dengan bagus dan transparan. Ia juga mengakui sebelumnya pengelolaan keuangan di lembaga belum berjalan dengan baik di karenakan belum adanya pengarahan dan pelatihan.
“Memang selama ini pengelolaan anggaran belum berjalan baik, itu karena belum adanya pengalaman dan pelatihan. Intinya kami sangat butuh pelatihan ini, karena sangat penting,”ungkapnya.
Kristian berharap dengan adanya pelatihan ini pengaturan manajemen keuangan di lembaga ada perubahan dan lebih baik lagi. Sehingga anggaran yang dikelola dapat di salurkan dengan transparan dan baik.
“Nantinya penggunaan anggaran jadi transparan sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang susah dilakukan lembaga adat melalui dana kemitraan dari Freeport,”ujarnya.
Dalam pelatihan tersebut di bagi menjadi dua sesi yaitu, pertama tentang manajemen keuangan secara umum dan sesi kedua tentang pengelolaan manajemen keuangan yang diikuti oleh perwakilan dari Lemasko, Lemasa, Yuamako, Waartsing dan Yahamak.
Sementara waktu tiga hari tersebut di jadwalkan hari pertama Rabu (30/3/2022) untuk para pimpinan Lemasko. Kemudian hari Kamis (31/3/2022) untuk para pimpinan Lemasa dan Rabu (6/4/2022) untuk para karyawan lembaga adat.
