Timika, Antarpapua.com – Dalam melakukan hearing di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Mimika, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan apresiasi, atas penyerapan anggarannya yang mencapai 53 persen.
Hearing Komisi B DPRD Mimika di Distanbun itu, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Muhammad Nurman S Karupukaro bersama Wakil Ketua Komisi, Mathius Uwe Yanengga, Sekretaris Komisi, Rizal Pata’dan, dan Anggota Komisi, diantaranya, Samuel Bunai, Anthon Pali, Lexi David Linturan, dan Amandus Gwijangge, itu langsung diterima oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Mimika, Alice Irene Wanma, Kamis (07/09/2023).
Ketua Komisi B DPRD, Muhammad Nurman S Karupukaro memberikan apresiasi pada Distanbun Mimika, karena telah merealisasikan keuangan sampai Bulan Agustus ini kurang lebih sudah 53 persen.
“Saya mengpresiasi pada Distanbun, karena dalam penyerapan anggarannya kurang lebih sudah mencapai 53 persen. Jadi kami anggap Dinas Pertanian sangat produktif. Jadi Hari Senin depan, kita akan lakukan RDP dengan BPKAD, dari situ kami akan melihat sejauh mana penyerapan anggaran dari masing-masing OPD,”ungkapnya.
Ia juga mengingatkan kembali kepada Distanbun, untuk menjalankan hasil studi banding di Bandung pada beberapa waktu lalu.
Selain itu, ia juga menegaskan pada Distanbun bagaimana cara dalam menghadapi tantangan dengan cuaca yang ekstrim ini, agar petani tidak gagal panen, over produksi, dan tempat atau lokasi tertentu harus jadi pilot projek (petani unggulan), dan pembuatan pupuk organik harus berada di Timika.
“Komisi B sudah memberikan usul saran dan catatan. Semoga Ibu Kadis perlu tingkatkan perjalanan ke kampung-kampung dengan harapan menyerap informasi baru, demi kembangkan petani unggulan. Dan kalau bisa bikin SP 6, Distrik Iwaka jadi pilot project pertanian, baru diikuti distrik yang lain,”ujarnya.
Sekretaris Komisi, Rizal Pata’dan juga mendesak Distanbun untuk menelusuri, kenapa harga cabe di Timika ini terlalu mahal, jika dibandingkan dengan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, di Nabire.
Ia juga menyarankan pada Distanbun sebelum memasukkan program kerja pada Musrenbang kabupaten, terlebih dahulu menyampaikan pada Komisi B, agar dikawal pada pembahasan anggaran.
“Karena saat ini, masyarakat pun tidak percaya dengan Musrenbang, baik di kampung, lurah, distrik, bahkan di kabupaten. Karena banyak aspirasi masyarakat tidak diakomodir dalam Musrenbang,” kata Rizal.
Kemudian, Amandus Gwijangge menyampaikan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakuan oleh Distanbun.
“Kemudian, Distanbun harus rutin memberikan pemahaman pada petani- petani lokal, sehingga mereka tidak kewalahan dalam mengolah lahan pertanian mereka, baik tani sawah maupun ladang,” tegas Amandus.
Lexi David Linturan menyoroti tidak adanya peningkatan pertanian dan perkebunan kelapa, dan banyak keluhan pupuk subsidi tidak mencukupi kebutuhan petani.
“Jadi ke depan, diharapkan pengolahan pupuk oragnik ini harus dibuat di Timika, dan satu kelebihan dari pupuk organik ini sangat bagus bagi tanaman. Selain itu, perlu ada penambahan tenaga PPL, karena kelompok tani kita sangat banyak,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anthon Pali, atas kinerja dan, atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Distanbun.
“Saya sangat setuju dengan aprsesiasi dari Komisi B atas pencapaian penyerapan anggarannya sudah sampai 53 persen. Tapi hal ini, kalau ke depan ada roling, dan ada pergantian kepala dinas pasti akan berubah, karena setiap pimpinan tentu berbeda. Jadi hal ini harus disikapi bersama biar kadis saat ini menuntaskan program kerja sampai selesai masa jabatan OMTOB selesai,”pintanya.
Ia juga berharap, agar Distanbun sebagai mitra dengan Komisi B perlu saling koordinasi, komunikasi dan kolaborasi.
“Dan, setiap kelompok tani harus ada pendampingan terus, dan untuk semua PPL ini harus didorong untuk mengikuti studi banding untuk membekali demi kepentingan petani,”tandasnya.
Kemudian, Samuel Bunai mengatakan, pihaknya berikan apresiasi atas realisasi penyerapan Anggaran sampai 53 persen.
Namun Samuel pun menegaskan pada Distanbun, harus melihat skill atau keahlian dari PPL sudah mencukupi atau belum. Kemudian, Apakah modal cukup untuk menjangaku kebutuhan ini, dan harus membuat master plan, kira-kira daerah mana punya keunggulan, untuk menjadi contoh bagi kelompok tani yang lain.
“Tapi saya lihat skill dari dinas pertanian ada, namun perlu di dorong dengan anggaran yang besar, karena dinas pertanian ini adalah jantung atau lumbung makana di kabupaten Mimika,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanbun) Mimika, Alice Irene Wanma mengatakan, Ini kali yang kedua mendapat kunjungan dari Komisi B.
” Mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa membawa perubahan bagi kami ke depan,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itupun, Ia memaparkan beberapa progam kerja dari Distanbun yang disaksikan langsung oleh ketua dan anggota komisi B, termasuk penyerapan anggaran sudah mencapai 53 persen.
“Terima kasih atas masukan – masukan atau catatan- catatan dari komisi B, semoga hal ini menjadi perhatian bagi kami di sini,” ungkapnya.
