Timika, APN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C (DPRD) Mimika akan memanggil Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait atas laporan dari 33 Karyawan PTFI yang menolak untuk divaksin, lantaran diduga akan di PHK oleh PT Freeport Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C, DPRD Mimika, Martinus Walilo, saat ditemui Wartawan di gedung DPRD Mimika saat menerima aksi demo dari warga, Selasa (13/07/2021).
Martinus mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari puluhan Karyawan tersebut, sehingga sebagai tindak lanjutnya, Anggota Dewan dari Komisi C akan mengundang Manajemen PTFI untuk membicarakan hal ini.
“Sudah ada laporan masuk di kami, mereka minta untuk kami mengundang Manajemen PTFI untuk menindaklanjuti hal tersebut, karena sesuai dengan pengakuan, mereka akan di PHK, sebab menolak untuk divaksin,” ungkapnya.
Lanjutnya, seharusnya Manajemen tidak harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karyawan lantaran menolak untuk divaksin.
“Siapa saja berhak menolak untuk divaksin berdasarkan UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Manajemen harus memastikan kondisi kesehatan para Karyawannya, jika terjadi penolakan harus ada solusi bagi mereka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tegasnya.
Terkait dengan isu tersebut, Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama, langsung membantah. Menurutnya puluhan Karyawan tersebut hanya diturunkan ke luar daerah operasi.
Bahkan Riza mengaku jika hal tersebut dilakukan bukan karena penolakan vaksin tetapi karena melakukan demo dengan cara memalang jalan.
“Sejak awal PTFI tidak pernah mengharuskan Karyawan untuk divaksin, tetapi hanya menganjurkan. Namun, kemudian cara sekelompok Karyawan ini mendemo dan itu merupakan hal yang tidak baik. Kita (Manajemen) sudah sampaikan bahwa demo itu bukan jalan yang baik, karena mengganggu operasional pertambangan,” ungkap Riza saat dihubungi via telepon oleh wartawan.
Ia juga mengatakan, saat ini Manajemen PTFI tetap mengikuti ketentuan dari Pemerintah. Dengan demikian, setiap Karyawan yang hendak turun ke Timika harus melalui vaksin.
“Karyawan yang turun harus divaksin itu bukan hanya dari Manajemen saja, tetapi karena itu memang anjuran Pemerintah,” tutupnya. (Anis-Cr02)
