Timika, APN – Menjalin kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Komisi A DPRD lakukan kunjungan kerja (Kunker) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), di Jalan Poros SP 5, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (5/6/2023) lalu.
Sesuai rilis yang diterima antarpapuanews.com, Jum’at (9/6/2023) malam, Ketua Komsi A, Daud Bunga, SH menyampaikan, bahwa tujuan komisi A ke DPMK, untuk mendengar apa yang menjadi permasalahan dikantor tersebut. Selain itu apakah ada rencana kerja (renja) yang terkendala, atau ada yang menjadi skala prioritas namun tidak muncul di renja, ini kita cari solusi bersama.
Ada beberapa permasalahan yang dijumpai Komisi A saat turun ke lapangan juga dari laporan masyarakat yaitu persoalan honor RT yang dibayarkan pertriwulan, mereka minta dibayarkan perbulan, kedua pemekaran RT, Kelurahan dan Kampung, ketiga pergantian RT tanpa sepengetahuan RT sebelumnya. Supaya terstruktur kami ingin mendengar apa yang menjadi program dari DPMK di Tahun 2024.
Sekretaris Komisi A Reddy Wijaya menyarankan, dalam membuat program DPMK baiknya berkoordinasi dengan Komisi A sebagai mitra kerja, sehingga program dari DPMK bisa disinkronkan di buku KUA pada pembahasan TAPD.
Selain itu, Reddy juga menyoroti anggaran honor Hamba Tuhan sebesar Rp 1 miliar. Menurutnya anggaran ini harus dinaikkan, mengingat ada penambahan hamba Tuhan seperti pendeta muda atau ustad muda, agar semua bisa didata dengan lengkap.
“Yang saya lihat pendataan hamba Tuhan masih pakai data lama. Ada hamba Tuhan yang sudah pensiun kemudian ada yang sudah meninggal, sementara hamba Tuhan seperti ustad muda, pendeta muda belum didata. Anggaran Rp 1 miliar ini masih kurang dan harus dinaikkan. Yang penting datanya lengkap, nanti kami perjuangkan di banggar,”katanya.
Sedangkan Anggota komisi A lainnya, Yan Sampe, mempertanyakan program yang menjadi prioritas dari DPMK, agar didorong nantinya di pembahasan APBD 2024.
“APBD Kabupaten Mimika ini sangat besar buat program sebanyak-banyaknya yang penting bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bermanfaat, termasuk kesejahteraan pegawai DPMK harus merata, jangan ada pilih kasih,”katanya.
Kepala Dinas DPMK melalui Sekretaris Dinas, Mike Sapan Pabalik mengatakan, untuk kegiatan yang ada di DPMK sudah berjalan sebesar 50 %, pekerjaan fisik tahun ini pembangunan gedung kantor dengan anggaran Rp 12 miliar. Selain itu, usulan berupa pakaian seragam pegawai baik pakaian keki maupun batik, untuk honorer pakaian hitam putih,” katanya.
Selain itu, untuk pengusulan anggaran di tahun 2024, DPMK belum bisa menyampaikan jumlahnya karena masih sementara disusun kegiatannya, termasuk anggaran perubahan.
