Timika, antarpapuanews.com – Beberapa Guru yang mengaku sudah dijanjikan Dinas Pendidikan akan dibiayai perkuliahan di Universitas Cendrawasih hingga tuntas mempertanyakan nasib mereka yang tak dapat wisuda, diklarifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani, S.Pd, M.Pd yang dikonfirmasi mengakui bahwa itu keliru dipahami karena dimana-mana orang sekolah itu harusnya membiayai sendiri. Namun kepada mereka ini Pemerintah sudah berupaya membantu meski tidak semuanya, sehingga itu sangat memudahkan jadi harusnya mereka menyadari kalau dirinya sendiri harusnya bisa menyimpan dari hasil pendapatannya untuk pembiayaan studinya.
Koordinator Tim Inisiasi Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil belajar (PPHKB) melalui program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Cenderawasih (Uncen) Kelas Mimika, Obed Gobay mengatakan penyebab beberapa guru tidak dapat wisuda adalah karena terbentur masalah biaya.
Menurut Obed, dahulu guru-guru yang tidak dapat wisuda ini telah dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Pendidikan akan dibiayai berkuliah hingga nantinya wisuda. Namun hal biaya itu hanya diberikan pada semester awal, setelah itu guru membayar kuliah mereka masing-masing.
“Waktu itukan kami disosialisasikan soal UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana guru yang tidak S1 dipensiun-dinikan, makanya kami ramai-ramai mendaftar untuk kuliah,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Kampung Nawaripi, Minggu (29/11) malam.
Soal janji-janji ini juga diklarifikasi Jenni O Usmani, itu kekeliruan yang dilakukan Pimpinan Dinas Pendidikan sebelumnya yang tidak mensosialisasikan apa yang dimaksudkan dengan bantuan Pemerintah dalam program bantuan studi ini. Bahkan terutama kepada sejumlah guru yang seharusnya sudah tidak layak lagi mengajar atau berdiri di depan kelas karena kebijakan pemerintah pusat yang merencanakan sedikitnya 20 ribu Guru yang siap dipensiunkan, karena belum memenuhi standar Strata Satu (S1). Setelah dilakukan sosialisasi di Timika, ternyata di Timika itu ada sekitar 160 guru yang belum Strata Satu akhirnya dinas memanggil para guru itu. Bahkan kepada Dekan PGSD Uncen waktu itu, Dinas Pendidikan Mimika jelaskan bahwa para guru inikan hanya butuh legal formal saja, karena memang mereka sudah jadi Pegawai Negeri dan rata-rata mendekati masa pensiun.
“Waktu itu, Dekan PGSD Uncen datang pertemuan lewat program Guru dalam jabatan itu PPHKB itu. Jadi banyak hal yang Uncen mau lakukan saya minta tolong akhirnya semua dikasih kemudahan,” Jelas Jenni O Usmani.
Menurut pengakuan Obed, guru-guru mendaftarkan nama, setelah berjalan, pembiayaan dari Pemerintah hanya dilakukan pada semester pertama saja.
“Dua tahun lalu kami daftar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya membiayai satu semester saja. Sementara itu guru-guru yang mendaftar ini dibebani dengan pembayaran kuliah, padahal mereka tinggal dua, tiga, lima tahun lagi pensiun,” ujarnya.
Beban biaya kuliah tersebut, menurut Obed sangat membebani pihaknya tetapi disisi lain mereka perlu mendapatkan ijazah tersebut untuk tetap bisa mengajar. Obed juga menilai Pemkab seolah mengabaikan mereka, karena di Kabupaten yang lain, guru dibiayai hingga tuntas.
“Ditempat lain guru dibiayai hingga wisuda, disini PAD-nya besar tapi? Kalau dibilang karena Covid-19, saya rasa tidak, karena ini sudah mulai sejak 2018 lalu,” tegasnya.
Soal ini dikatakan Jenni juga bahwa, dimana-mana kalau ada anggarannya dan itu digunakan untuk yang lain, mungkin itu baru terjadi kesalahan. Tetapi ini tidak ada anggarannya. “Sehingga yang saya mau katakan juga adalah, dimana-mana orang sekolah itu memang harus membayar sendiri. Mereka ini ada gaji, ada LP, ada insentif yang harusnya bisa dikumpul-kumpul untuk membiayai penyelesaian kuliah karena Uncen ini Perguruan Tinggi dan orang yang berkuliah ya harus bersedia membayar,” kata Jenni mengingatkan.
Guru-guru pun meminta kepada Pemkab untuk dapat memberikan bantuan menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi, sehingga semua guru yang tergabung dalam program perkuliahan dapat wisuda.
“Total yang tergabung dalam program PGSD ini ada 153, yang dapat wisuda 64 meski dengan biaya sendiri. Terus ada 107 yang tidak dapat wisuda karena biaya. Kalau perkuliahan tidak ada masalah,” paparnya.
Obed mengaku dirinya dan rekan guru pun sudah bertemu dengan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Bagian SDM Sekretariat Daerah, LEMASKO, BKPSDM, LEMASA, dan YPMAK, namun semua hasilnya nihil.
“YPMAK mengatakan akan membiayai bagi kami khusus 64 Orang guru OAP, tetapi enggan dilakukan, karena sistem pembayaran tidak jelas. Semua rekening yang masuk adalah rekening pribadi dari Dinas, karena mereka (Dinas) yang selama ini mengakomodir pembayaran ke Fakultas FKIP. Sementara yang dari Jayapura juga, rekeningnya tidak jelas,” jelas Obed.
Ketidakjelasan tersebut pun berlanjut hingga akhirnya jatuh tempo pembayaran yudisium yang telah ditentukan. Kata Obed banyak dari rekannya yang menjual tanah untuk dapat mengikuti wisuda tersebut.
Obed mengungkapkan penyampaian terkait dengan perjanjian Pemkab akan membiayai perkuliahan para guru disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, disaksikan langsung oleh Dekan Fakultas FKIP, Universitas Cendrawasih, Nomensen Mambraku.
“Selanjutnya, itu tidak ada pertemuan dan kejelasan. Kenapa kita (Guru) hanya dibiayai satu semester, pas tiba jadwal wisuda, kita diminta untuk melunasi,” pungkasnya.
Kadis Pendidikan Mimika yang juga Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani juga menegaskan penjelasannya bahwa, “jadi begini sekarang ini, orang sekolah untuk dapat beasiswa itu ada kriterianya. Jadi kalau itu untuk kepentingan dia pribadi, ya harus bayar sendiri! Akan jadi masalah kalau anggaran itu ada dan ternyata dipakai untuk hal yang lainnya, nah itu baru salah. Tetapi ini anggarannya saja tidak ada,” kata Jenni O Usmani. (Eye/Sam nussy)