Timika, APN – Tahun ini, Dinas Ketahanan Pangan mengelola anggaran sebesar Rp 8 Miliar. Namun, anggaran tersebut lebih dari setengahnya bersumber dari Dana Otsus sebesar Rp 5 Miliar. Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Mimika 2023, Dinas Ketahanan Pangan hanya mengelola Rp 3 Miliar.
“Tahun ini akan lebih fokus pada program pangan nasional dan pangan lokal, karena saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi mengelola program seperti budidaya dan tanaman pekarangan karena sudah dialihkan kepada Dinas Pertanian,” ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Petrus Yulius Koga saat ditemui di kantor Bappeda Mimika, Selasa (4/4/2023).
Yulius mengatakan, anggaran sebesar Rp 3 miliar dari APBD akan difokuskan untuk program pangan nasional seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat dan pelaksanaan pasar murah. Sedangkan untuk Rp 5 miliar yang bersumber dari dana Otsus akan difokuskan untuk pangan lokal seperti sagu dan makanan-makanan lokal lainnya.
“Yang penyaluran bantuan itu, itu ada 11 bahan pokok pangan yang kita fokus antara lain beras, minyak goreng, telur. Jadi begitu kita buat pasar murah pasti kita jual itu sudah, bahan-bahan pokok itu. Sedangkan untuk pangan lokal, tahun ini kami fokus di sagu. Melalui dana otsus nanti kami bangun dua rumah produksi. Peralatannya sudah kita siapkan tahun lalu. Kemudian tahun ini tinggal bangun rumah produksinya, sekaligus kita pasang alatnya nanti saat penyerahan di akhir tahun,” ujar Yulius.
Yulius menjelaskan, dua rumah produksi sagu akan dibangun di Kampung Iwaka, Distrik Iwaka dan Kampung Hiripauw, Mampurujaya. Untuk pemberdayaannya maka akan dibuatkan pelatihan pengolahan pangan lokal berbahan sagu.
“Setelah kita bangun, tentu kita kasih tinggal saja. Apa yang mereka hasilkan ini kita olah lagi, jadi kami fokusnya disitu. Apa yang dihasilkan dari tempat produkis, diolah kembali oleh PKK binaan kita menjadi es krim, kue kering, kue basah dan makanan olahan lain untuk dijual,” ungkapnya.
Yulius mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan penerima bantuan dengan bekerjasama pada pemerintah distrik. Data dari pemerintah distrik akan digunakan dasar penyaluran bantuan. Data tersebut juga dipakai untuk penyaluran bantuan periode berikutnya.
“Untuk tahun ini kita fokus di distrik atau kampung-kampung yang stuntingnya tinggi, kita lihat kampung mana dengan stunting tinggi nanti kita ambil data di Dinas Kesehatan ambil data dari mereka kami akan menyesuaikan disitu, jadi kampung yang stuntingnya tinggi itu yang akan kami turun,” katanya.
“(Penyalurannya) kita menunggu petunjuk dari pusat, maksudnya begini, ini kan anggaran Otsus, jadi kita di daerah sini harus tunggu pengiriman, dulu kan dari pusat lewat provinsi, sekarang dari pusat langsung ke daerah, jadi kami tinggal tunggu saja kalau dari keuangan atau Bappeda sudah infokan bahwa oh ini Otsus sudah masuk, itu baru kami bisa proses, kalah APBD kan beda, kapan saja bisa,” pungkasnya.
