Timika, Antarpapua.com – Dari hasil Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Selasa (12/09/2023) terungkap, bahwa capaian serapan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika baru mencapai 39 persen.
Pada kunjungan Kerja ke Dinas Sosial, rombongan komisi C yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Alousius Paerong, didamping Sekretaris Saleh Alhamid dan sejumlah anggota Komisi lainnya. Di antaranya, Mariunus Tandiseno, Den B Hagabal, Leonardus Kocu, Herman Gafur dan Miller Kogoya. Kedua pihak menggelar pertemuan singkat, guna mendengarkan presentase dari Kepala Dinas Sosial Marthen Malissa dan sejumlah kabid dan staf lainnya.
Mantan Pj Kadis Sosial Kabupaten Mimika, Andarias Nauw mengatakan, bahwa alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinsos senilai Rp 29,7 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp 11,8 miliar, atau serapan anggaran mencapai 39 persen lebih.
“Sampai September kegiatan yang sudah dilakukan salah satunya adalah, dengan rujukan kegiatan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Jayapura, dan bantuan bagi musibah kebakaran. Khusus untuk bantuan kebakaran karena logistiknya terbatas atau tidak mencukupi, sehingga ada musibah kebakaran yang bisa dibantu dan ada yang tidak. Jadi hanya mendapatkan bantuan bahan makanan saja yang seharusnya juga bahan bangunan. Karena keterbatasan anggaran khususnya bahan bangunan, sehingga tidak semua bisa dibantu,” ungkap Andarias.
Selain bantuan untuk musibah kebakaran, Dinas Sosial juga memiliki program berupa bantuan langsung kepada 3.000 Kepala keluarga di tiga distrik yang ada di pesisir yaitu Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar dan Distrik Mimika Barat Jauh, yang masih dalam proses pelelangan, dan segera didistribusikan dalam bulan ini.
“Dinsos juga fokus untuk program bantuan kepada anak-anak terlantar atau aibon, bantuan bagi Lansia dan rehab fisik panti asuhan di Kilometer 11 distrik Mimika Timur. Selama ini ODGJ ditampung di Panti Asuhan yang sebenarnya untuk anak-anak, karena keterbatasan prasarana. Dan melalui kesempatan ini, berharap dewan bisa memperjuangkan agar tahun depan asrama atau bangunan bagi ODGJ bisa dibangun, untuk bisa menampung semua,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kabupaten Mimika, Marthen Malissa bahwa dirinya baru kembali menjabat Kadis Sosial terhitung baru tujuh hari lebih, mengatakan pada pembahasan APBD Perubahan beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa serapan anggaran di APBD Induk 2023 Mimika, baru mencapai 34,11 persen secara kumulatif hingga akhir Agustus 2023.
“Kaitan dengan pengawasan secara kumulatif saat pembahasan ketika masih menjabat sebagai Kaban Keuangan, penyerapan anggarannya baru mencapai 34,11 persen. Dengan berbagai alasan, karena soal kontrak belum jalan dan belum tagihan uang muka. Program telah berjalan khususnya pendampingan bagi ODGJ yang dikirim ke Jayapura dan telah kembali ditampung di rumah panti, sebenarnya Dinsos ingin untuk membantu secara keseluruhan tapi terbatas dengan alokasi anggaran yang kami dapat,”ungkap Marthen.
“Kedatangan kami berkunjung ke Dinsos kali pertama ini ingin mendapatkan info tentang sejauh mana penyerapan anggaran, karena akibat rendahnya serapan anggaran sehingga pembahasan APBD Perubahan 2023 beberapa waktu lalu dengan eksekutif harus tertunda. Karena itu, Komisi C saat ini mencoba untuk datang bertemua dinas atau OPD yang menjadi mitra sehingga ingin memastikan kendalanya dimana dan penyebabnya, sehingga kita carikan solusi,” katanya.
Sementara Herman Gafur, mengatakan melalui Kunker ini, Komisi C ingin mendapatkan informasi resmi tentang serapan anggaran dari Dinsos. Hal ini dilakukan karena pembahasan APBD Perubahan bisa dilaksanakan, apabila serapan anggaran telah mencapai 50 persen. Sementara fakta dari penjelasan baru mencapai 39 persen, dimana di APBD Induk Dinsos mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 29 miliar lebih, dan diperubahan ada diusulkan sekitar Rp 5 miliar.
“Dinas Sosial serapan anggarannya baru mencapai 39 persen, dengan dana yang dikelola di APBD Induk Rp 29 miliar lebih dan di APBD Perubahan kembali diusulkan penambahan Rp 5 miliar. Kami memahami betul persoalan, sebab fakta yang terjadi seluruh pimpinan OPD menerima pagu anggaran yang diberikan bukan atas dasar kebutuhan dari OPD bersangkutan. Sehingga tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Sedangkan anggota Komisi C lainnya, Mariunus Tandiseno berharap Dinsos memiliki dana yang di-save khususnya untuk mengantisipasi terjadinya musibah atau bencana. Sebab kalau tidak, dengan dana terbatas maka tidak akan mungkin maksimal.
” Dinsos sendiri untuk anggaran programnya 60 persen hanya administrasi, sementara yang bersifat bantuan sudah habis ini juga jadi persoalan. Dan Dinsos memerlukan anggaran yang sangat besar. Karena Dinsos programnya itu lebih fokus untuk kepentingan masyarakat, sehingga DPRD akan siap mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi usulan dari Dinsos,” ungkapnya.
Leonardus Kocu mengatakan, tujuan kunjungan kerja kali ini ingin melihat progres yang sudah dijalankan. Apakah sudah mengalami peningkatan hingga 50 persen. Selanjutnya akan kembali di bahas APBD Perubahan 2023, sehingga usulan program baru di APBD Perubahan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Mimika.
“Dinsos itu jangan diibaratkan seperti pemadam kebakaran. Semestinya Dinsos memberikan presentase sejauh mana serapan anggaran, dan menginventaris segala masalah di 18 distrik dan 133 kampung, sehingga ke depan bisa didorong anggaran yang lebih besar untuk menjawab semua program dari OPD bersangkutan,”pintanya.
Sedangkan Sekretaris Komisi C Saleh Alhamid, berharap dalam kunjungan berikutnya selain data yang dipresentasekan juga ada data lensa peristiwa, sehingga menjadi data akurat program program apa saja yang sudah berjalan.
” Saya berharap dalam kunker berikut ada data lengkap seperti lensa peristiwa, sehingga dari lensa itu diketahui secara pasti program per item yang sudah dilaksanakan, kita tidak hanya menerima laporan saja secara lisa dan tertulis,”pinta Saleh. (*)
