Timika, APN – Kepala Lembaga Administarasi Negara (LAN) Republik Indonesia Adi Suryanto menekankan pentingnya pengembangan komptensi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Indonesia di tahun 2024 ingin membuktikan dan manciptakan birokrasi berkelas.
“Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini kalau kita lihat dan teliti kebijakan-kebijakan yang ada baru UU 5 tahun 2014 yang mana negara pemerintah memberi ruang bagi PNS mendapat pengembangan kompetensi meskipun jumlah 20 CP (credit poin), dan dalam 1 tahun ASN punya hak minimal 20 CP per tahun. Sementara di negara maju hitungannya di atas 200 CP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kediklatan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Papua tahun 2022 yang digelar di Hotel Grand Mozza, Senin (4/4/2022).
Adi menjelaskan, kunci membangun birokrasi pemerintah berkelas dunia adalah dengan pengembangan Sumber Daya Manusia ASN. “Jadi pemda harus memberikan kesempatan bagi ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.
Adi juga menyebutkan target pada tahun 2024 harus tercapai dan terpenuhi, kendati demikian ia bertanya tentang kesiapan seluruh ASN dan pemda, sebab untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dan sinergitas bersama.
“Tidak ada negara maju, pemerintah maju kalau SDM aparatur tidak profesional, tidak punya integritas. Bagaimana caranya kita membuat ASN kita profesional yaitu tidak lain dan tidak bukan dengan cara pengembangan kompetensi,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Papua Aryoko. A. F Rumaropen tujuan dari rapat koordinasi adalah sinkronisasi program kerja bidang kediklatan antara unit pengelola diklat di lingkungan Provinsi Papua, pemerintah kabupaten/kota se- Papua, memberi gambaran komprehensif tentang program bidang kediklatan, sebagai wahana untuk mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan merumuskan pemecahannya sebagai program tahun 2022.
Aryoko menambahkan sasaran kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi tentang pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-Papua, Menyusun diklat aparatur di Provinsi Papua tahun 2023 secara terkoordinasi.
“Kita harus mencari terobosan-terobosan baru dalam rencana diklat aparatur, khususnya dalam menciptakan diklat andalan pada masing-masing lembaga diklat pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, menetapkan kesepakatan bagi pengembangan program diklat aparatur di Provinsi untuk masa yang akan datang, demi terwujudnya program kediklatan yang berbasis kompetensi,” jelasnya.
Sementara Eltinus Omaleng Bupati Mimika saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Papua mengatakan, rakor yang digelar sangat strategis dan penting untuk membahas kendala-kendala, menyamakan persepsi dan komitmen dalam peningkatan kompetensi aparatur, serta mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan aparatur di Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota.
“Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat berdampak pada pola hidup manusia masyarakat Papua. Oleh karena itu, kita berkomitmen meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal dan non formal, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Bupati melanjutkan, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota se-Papua akan berupaya untuk mewujudkan Papua mandiri dan sejahtera dengan program kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis menata pemerintahan yang lebih baik.
Rapat koordinasi kediklatan merupakan sarana dan wadah untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan menyatukan pandangan serta berkoordinasi antara lembaga penyelenggaraan pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten se-Papua. Sehingga menghasilkan kebijakan dan harmonisasi pengelolaan sumber daya aparatur di tingkat provinsi, kabupaten/kota se- Papua. (Aji)
