Timika, APN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Anton Bukaleng, SSos MSi, mengaku kecewa atas pelantikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi yang menggantikan Plt Bupati, Johannes Rettob, S.Sos MM, yang diselenggarakan pada Selasa, (20/6/2023) Ibu Kota Provinsi Papua Tengah (Nabire).
“Kekecewaanya atas pelantikan Pj Bupati Kabupaten Mimika tersebut, lantaran dikarenakan pengusulan nama diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), yang mana seharusnya, Mendagri hanya menerima usulan nama Pj dari Ketua DPRD Mimika, namun yang terjadi tidak demikian,”ujar Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng pada awak media saat melakukan jumpa pers di kafe resto Hotel 66, Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (19/6/2023) malam.
Dikatakan Anton, bahwa dirinya menerima surat pemberhentian Plt Johannes Rettob itu pada 6 April 2023, namun pada 9 April 2023, dan ia pun telah mengusulkan pergantian Plt Johannes Rettob, tetapi mengapa pada 19 Juni, sekitar pukul 14:00 WIT, dirinya baru menerima undangan pelantikan Pj Bupati Mimika.
Dikatakan Ketua DPRD, hal ini yang menjadi pertanyaan dirinya, sebab menurutnya, rencana Pelantikan Pj Bupati, seharusnya disampaikan kepadanya terlebih dahulu, sebelum dilangsungkan Pelantikan. Karena DPRD Mimika juga berhak mengusulkan nama figur yang akan menjadi Pj Bupati Mimika, yang menggantikan Plt Johanes Rettob. Namun,sangat disesalkan tanpa adanya pengusulan nama, namun secara mendadak Pj Gubernur Papua Tengah langsung mengeluarkan undangan untuk pelantikan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Pj Bupati Mimika.
“Saya bingung dengan semua ini. Ini suatu permainan. Tiba-tiba besok ini tanggal 20 Juni akan dilantik Pj Bupati Mimika di Nabire. Ini aneh sekali. Jadi surat saya selaku Ketua DPRD Mimika ke Mendagri itu masuk atau tidak? Buktinya ibu Pj Gubernur sekarang mau lantik Pj Bupati itu,”tanya Anton.
Anton mengatakan, di Mimika sudah siap anak Amungme dan Kamoro serta OAP lainnya yang bisa menduduki jabatan Pj Bupati. Karena itu, ia sangat menyesal, ketika jabatan tersebut diisi berlandaskan adanya kepentingan tertentu.
“Ada kepentingan apa kalau modelnya begini. Harusnya Ibu Pj Gubernur Papua Tengah paham dengan usulan yang telah saya sampaikan,”katanya.
