Timika, Antarpapua.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menyarankan ke Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, agar punya peta basah atau peta rawan pangan.
Hal itu ditegaskan oleh rombongan Komisi B DPRD Mimika saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Dinas Ketahanan Pangan, Rabu (13/09/2023).
Kunker Komisi B tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Muhammad Nurman S Karupurako, bersama anggota Lexi David Linturan, Tanzil Azharie, Anton Pali, Karel Gwijangge, Mery Pongutan dan Aser Gobai. Dan rombongan diterima langsung oleh Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Mimika, Kansius Weyau bersama staf.
Dalam pertemuan tersebut, Kansius, menyampaikan beberapa program prioritas dinas.
“Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, seperti penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya, seperti pembangunan rumah produksi usaha dan pengolahan pangan lokal di Kampung Kaugapu dan Iwaka.
“Selain itu, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, dan program pengawasan keamanan pangan,”jelas Kansius Weyau.
Menanggapi beberapa hal itu, Muhammad Nurman Karupukaro mengatakan,
pihaknya sudah melihat dan berdiskusi dengan Dinas Ketahanan Pangan, bahwa mereka harus punya peta tentang rawan pangan di Kabupaten Mimika.
“Ternyata mereka inikan belum punya peta basah. Artinya peta basah itu karena di Timika inikan sering terjadi hujan dan banjir. Jadi sebenarnya itu yang paling penting untuk mereka ketahui, dan ini harus jadi prioritas,” tegas Nurman Karupukaro.
“Jadi saya pikir harus ada perhatian khusus di Dinas ketahanan pangan untuk mem-backup ketahanan pangan di Mimika, sehingga masyarakat tidak kewalahan pada saat musim hujan dan musim kemarau berkepanjangan,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap dinas-dinas teknis sebagai rumpun ekonomi, seperti Ketahan Pangan, Disperindag dan Pertanian harus saling komunikasi dan kolaborasi ahar program- program tidak tumpang tindih. Karena beberapa dinas ini ada sedikit kesamaan.
Kemudian Tanzil Azharie berharap Dinas Ketahanan Pangan harus lebih kreatif untuk memetakan agar mengetahui tempat-tempat yang jadi rawan banjir.
“Dan tempatkan orang-orang sarjana ekonomi dan sarjana pertanian di dinas ini agar lebih kreatif,” ujarnya.
Karel Gwijangge mengatakan, setiap musim hujan, pasti banyak tanaman rusak akibat banjir dan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi hal ini harus jadi perhatian serius dari dinas teknis atasi masalah seperti ini sehingga masyarakat tidak kelaparan.
Aser Gobay juga menegaskan agar ke depan, perlu adanya pemerataan membuka pasar murah di semua distrik, dan jangan hanya fokus di kota saja.
Kemudian Lexi David Linturan, berharap ada koordinasi antar dinas-dinas terkait untuk mengawasi kerawanan pangan serta menjaga keseimbangan pangan.
Hal senada juga disampaikan Anton Pali bahwa tindakan-tindakan dari dinas harus merata seperti pasar murah. Jangan fokus dalam kota saja, dan wujudkan dalam tindakan nyata, dan jangan hanya bicara teori saja.
Usai kegiatan, rombongan Komisi B didampingi Kansius Weyau bersama staf, meninjau gudang dan toko tani milik Dinas Ketahanan Pangan.
