Konsultasi Publik Tahap Kedua Siap Dilakukan, Strategi Pengelolaan Air Jadi Prioritas Selanjutnya

Antar Papua
Tenaga Ahli Ir. Sulaiman Asiri ST. MSP, Kamis (5/9/2024), (Foto: Lyddia Bahy/Antarpapua.com)

Timika, Antarpapua.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

Tenaga ahli sekaligus Nara sumber pada kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Ir. Sulaiman Asiri ST. MSP, mengatakan bahwa DLH memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup.

Berbagai masukan dari masyarakat dan setiap OPD akan dianalisa pada kajian berikutnya. Salah satu yang menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini adalah banjir, ucapnya saat diwawancarai usai memberikan materi KLHS, Kamis (5/9/2024) di Hotel Kanguru.

Sulaiman menyebut hujan yang berkepanjangan menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir bahkan berdampak kepada para petani yang akhirnya harus gagal panen. Namun pada saat bersamaan juga daerah yang lain malah mengalami kekeringan, ujarnya.

Baca Juga |  DLH Mimika Gelar FGD DokumenD3TLH dan Uji Publik RPPLH

“Sehingga yang menjadi prioritas kami ke depan adalah bagaimana perlunya strategi pengelolaan air,” kata Sulaiman kepada Antarpapua.com

Di beberapa titik terjadi banjir sementara di titik yang lain malah terjadi kelangkaan air bersih. Oleh karena itu perlunya pembuatan daerah resapan air untuk dikelolah dan disuplay kepada daerah terdampak yang dimaksud, terangnya.

Kolaborasi dari instansi terkait melakukan sinkronisasi dalam menangani masalah banjir sangat penting, sehingga daerah yang terdampak banjir karena air hujan bisa dikelolah menjadi air bersih dan bisa disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan air.

Baca Juga |  Kurangi Penumpukan Sampah di TPA Iwaka, DLH : Perbelanjaan Dengan Kantong Plastik Harus Dibatasi

Suatu masukan yang sangat bermanfaat tentunya bagi tim penyusun KLHS dalam mengkolaborasikan wilayah yang mengalami banjir dan wilayah yang kekurangan air.

“Turun lapangan dan memastikan apakah informasi yang didapat hari ini terkait masalah banjir apakah sesuai atau tidak,” tegasnya.

Untuk sementara ini kami masih menunggu dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi dasar dalam melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang terjadi di tata ruang Mimika.

” Dan selanjutnya kami akan melakukan konsultasi publik pada tahap kedua,” tandasnya. ( Lyddia Bahy)

Cek juga berita-berita Antarpapua.com di Google News