Timika, Antarpapua.com– Masyarakat di seluruh Papua membutuhkan pendidikan politik yang baik, sehingga bisa menerapkan sistem Pemilu demokrasi ketimbang Sistem Noken. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Papua Tengah, Melki Tebai ketika menutup kegiatan penguatan media di Jalan WR Supratman Timika bersama Bawaslu RI Mimika, Selasa (06/02/2024).
Melki Tebai juga mengatakan, Bawaslu Mimika saat ini wajah baru, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
“Tugas dan wewenang mereka tidak semudah itu, dibutuhkan pengalaman untuk proses Pemilu yang lebih baik di Mimika,”ujarnya.
Setiap tahapan Pemilu kata Melki, ada teknis dan yang bertanggungjawab dalam pengawasan.
“Bawaslu akan lakukan tindakan yang penting. 5 komisioner memiliki tugas yang berbeda, sehingga semua divisi memiliki tanggungjawab yang berbeda, yang bisa saja tugas divisi satu dengan yang lain tidak saling tahu teknis tugasnya.
“Soal teknis anggaran untuk media ke depan komisioner bisa ditindaklanjuti,”ujarnya.
Soal sistem noken dan demokrasi sambungnya, di Mimika dan Nabire sudah gunakan sistem demokrasi. Namun di kabupaten lainnya masih menggunakan sistem noken.
“Untuk itu, masyarakat butuh pendidikan politik yang baik ke depan, agar sistem noken dialihkan ke sistem demokrasi,”paparnya.
Melki juga meminta, agar masyarakat melakukan pengaduan jika menemukan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2024.
“Masyarakat harus melaporkan kalau menemukan satu pelanggaran, jika Bawaslu tidak melihat hal itu,”imbuhnya.
