Timika, Antarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) gelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026, di Aula kantor Bappeda, Kamis (20/3/2025).
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan program rutin tahunan yang dilakukan dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan antar pemerintah pusat dan daerah terutama dalam mendukung program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya mewakili Pj Bupati Mimika, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan penyelenggaraan forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika pada tahun 2026.
Forum ini, kata Ananias, merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas bersama prioritas kegiatan hasil Musrenbang tingkat distrik yang akan disinergikan dengan rencana kerja perangkat daerah dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah.
” Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ucap Ananias.
Dengan demikian, melalui kegiatan ini , ia berharap agar perumusan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan menuju arah yang lebih baik, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang distrik sebelumnya.
” Sehingga dalam upaya peningkatan kualitas atau output kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan semua pimpinan OPD akan bertemu dengan pihak distrik untuk memastikan usulan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik dapat diakomodir dalam program prioritas OPD.
Yohana juga menyampaikan bahwa ada 15 isu strategis pembangunan 2026 yang akan dibahas yakni inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting.
” Setiap OPD akan mengintervensi isu-isu ini dengan program yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Oleh karena itu, setelah Renja disusun oleh masing-masing OPD, akan dilakukan penyelarasan dalam Forum OPD lintas sektor untuk menghasilkan Rencana Awal (Ranwal) RKPD 2026, tandasnya. (Lyddia Bahy).