Timika, Antarpapua.com – Tujuh Fraksi di DPRD Mimika sudah memberikan pandangan umum, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ((LKPJ) Bupati Mimika Tahun 2022 serta Ranperda Pelaksanaan APBD tahun 2022 di Ruang Sidang Paripurna, Kamis (27/07/2023).
Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, SSos MSi, Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme, SAB, dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan, SE, serta dihadiri oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus S. Sumito dan Plh Sekda Mimika, Pertus Yumte, para pimpinan Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika.
“Kami Fraksi Golkar mengucapkan selamat atas pemberian Opini WTP yang ke-7 kalinya terhadap LKPJ Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022. Namun Fraksi Golkar mengharapkan dalam membuat struktur anggaran, harus dengan target yang terukur dan mengacu pada hasil evaluasi capaian realisasi tahun sebelumnya. Sehingga kondisinya realistis dan tidak terlalu berlebihan,”ucap Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, atas realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah sebesar Rp 115,52 persen senilai Rp 4.667.566.752.900; dan terealisasi sebesar Rp 5.392.024.388.604,61.
Sementara Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicaranya Herman Gafur, SE memberikan apresiasi kepada Pemkab Mimika, atas prestasi yang telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ketujuh kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2016 sampai tahun 2022.
“Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan senilai Rp 4.667.566.752.900 dan terealisasi sebesar Rp 5.391.272.678.852,45 atau 115,52 persen,” ungkap Herman
Dalam pandangan fraksinya, Partai Nasdem juga menyoroti tentang bobroknya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dari Silva sebesar Rp 1.282.730.267.603,71. Atas hal tersebut, Fraksi Nasdem meminta kepada Pj Bupati Mimika agar dapat melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip The Right Man in The Right Place, agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui Yulian Salossa dalam pandangan umum fraksinya, mengapresiasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah menghasilkan suprlus sebesar Rp 966.968.523.406,14. Meski pada faktanya, surplus tersebut merupakan implikasi dari minimnya realisasi serapan anggaran sehingga saldo silva tahun anggaran 2022 mencapai Rp 1.282.730.267.603,71.
“Terkait dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan capaian terhadap urusan wajib pelayanan dasar, kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap minimnya sejumlah realisasi yang belum memenuhi target,” tegas Yulian Salossa.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan dua catatan, pertama urusan pendidikan yang masih menunjukkan realisasi presentase yang minim, yakni hanya sebesar 62,5 persen. Kedua, urusan sosial yang presentasenya terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan masih di angka 25 persen, sehingga hal ini perlu dievaluasi terkait dengan strategi dan kebijakan yang tepat, dalam penanganan angka kemiskinan di Kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Muhammad Nurman S Karupukaro dalam pandangan umum fraksinya, juga memberi apresiasi kepada pemerintah dan segenap OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan APBD tahun 2022 secara transparan, akuntabel sehingga mendapatkan predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Papua.
“Pada Dinas Perumahan dan Permukiman masih minimnya pengusulan perumahan sehat untuk masyarakat yang berda di kampung-kampung, baik di pegunungan dan pesisir pantai. Mohon penjelasan. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan perhatian, baik sarana dan prasarana serta pengajar dalam hal ini guru-guru yang masih banyak berkeliaran di kota 2khususnya PNS atau ASN, mohon penjelasannya,”ungkap Nurman.
Semenatara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melalui Ketua Fraksinya, Miller Kogoya, SSos memberikan atensi terhadap realisasi kegiatan yang tidak sama sekali terpikirkan oleh pemerintah daerah, terhadap pengembangan Indeks Lembangunan Manusia (IPM), sesuai visi msi pemerintah yaitu terwujudnya masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera.
“Kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah melalui Pj Bupati, bahwa kami tidak mengoreksi tentang pencapaian, pendapatan serta kinerja pemerintah daerah yang telah mengulas tentang Pendapatan Daerah berdasarkan LKPJ APBD 2022, terutama mengenai Pendapatan daerah dengan angka yang fantastis, belanja daerah beserta nilainya serta pembiayaan daerah yang sangat luar biasa,”ungkap Miller Kogoya.
Ketua Fraksi Perindo-PSI, Drs Leonardus Kocu dalam pandangan umum fraksinya memberikan apresiasi atas pencapaian laporan hasil Audit BPK RI, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.
” Catatan Fraksi Perindo atas hasil Audit BPK, walaupun kita telah 7 kali berturut-turut mendapatkan WTP, namun bukan berarti pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan masyarakat sudah mencapai titik optimal. Pencapaian WTP bukan berarti kita sudah bersih dari budaya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan keuangan daerah,”tanya Leo Kocu.
Kemudian Fraksi Demokrat, dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh, Lexy David Linturan, SE mengatakan, di kala APBD Kabupaten Mimika yang selalu menunjukkan peningkatan yang siginifikan, namun fakta yang terjadi, bahwa tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan sebesar Rp 14 persen dari 312.387 jiwa total adalah 43.734 jiwa.
Tingkat pengangguran tahun 2022 sebesar 7,91 persen atau 3,949 jiwa, tingkat ketergantungan tahun 2020 sebesar 41,05 persen, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021sebesar 74,48 persen, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69 persen, tingkat inflasi 0,7 persen dan poduk domestic regional bruto sebesar Rp 343,24 juta.
“Bila dalam perhitungan secara matematika ke dalam konteks pembagian kesejahteraan yang objektif sebagai masyarakat pemilik sumber daya alam di lokasi penambangan PT Freeport Indonesia di Puncak Pegunungan Nemangkawi, penduduk Mimika 312.287 jiwa, APBD Mimika Rp 5,3 triliun, bila dimudahkan dalam pemanfaatan akan menjadi, pembiayaan ASN melalui BPKAD sebesar Rp 635.838.022.409, pembiayaan infrastruktur (PUPR) Rp 759.673.583.943. Terjadi simulasi bahwa, Rp 5,3 Trilyun, Rp 635 miliar biaya operasional ASN dan lain lain, Rp 759 miliar biaya infrastruktur dan lain lain, sisa APBD Rp 5,3 triliun kurangi Rp 1,394 triliun sama dengan Rp 3,906 triliun. Sehingga total Rp 3,9 triliun dibagi 312.287 jiwa, maka setiap jiwa di Kabupaten Mimika setiap bulannya mendapatkan Rp 12.488.512. Bila diperkecil lagi khusus Orang Asli Papua, akan mendapatkan setiap jiwa sebesar Rp 20.814.209,”tutup Lexi.
Malam ini juga pukul 19.00 WIT, akan digelar paripurna jawaban Pemda Mimika Melalui Pj Bupati, terhadap pandangan umum fraksi di tempat yang sama.
