Timika, APN – Salahsatu pendekatan yang dilakukan TNI sebagai upaya menyelesaikan konflik di seluruh wilayah Indonesia yaitu pendekatan teritorial.
Pendekatan teritorial sendiri adalah tugas TNI yang telah diterapkan sejak dahulu. Namun untuk saat ini, legalitas keamanan di seluruh wilayah NKRI masih dalam status damai. Maka penerapan yang dilakukan hanyalah pendekatan teritorial.
“Jadi sebenarnya pendekatan teritorial itu adalah tugas kami dan sudah dilakukan sejak dulu, dan diseluruh wilayah Indonesia. Namun legalitas status kita untuk saat ini sedang dalam keadaan damai, jadi tidak ada yang diperlukan lebih dari itu,” kata Jenderal Andika Perkasa kepada awak media saat berkunjung ke Timika, Rabu (22/12/2021).
Dalam pembinaan teritorial yang dilakukan satuan-satuan TNI biasanya dilakukan melalui pembinaan kondisi geografi, kondisi demografi (Masyarakat), termasuk upaya membantu pengembangan institusi-institusi pemegang kewenangan lain dalam menciptakan situasi kondusif terhadap aktivitas masyarakat yang mendukung pengembangan satu daerah.
“Itulah yang kami lakukan, komunikasi sosial itu bagian dari pembinaan teritorial yang selalu kami lakukan, jadi bukan hanya dengan tokoh-tokoh tapi melibatkan semuanya,” jelasnya.
Sementara itu pada kesempatan tersebut, Jenderal Andika Perkasa juga memaparkan beberapa hal terkait pasokan jumlah personel TNI di Papua.
“Oleh karena itu kalau ditanya apakah ada penarikan, di Papua ini justru masih sangat kurang. Makanya kami justru berusaha untuk membuat satu aturan yang lebih memungkinkan kita mendapatkan prajurit dari putera daerah,” jelasnya.
Khusus Papua sendiri menurut Andika, jika menggunakan standar perekrutan yang selama ini diterapkan, justru berbanding terbalik dengan berbagai kendala-kendala tertentu.
“Makanya kami justru masih berusaha untuk membuat satu aturan yang lebih memungkinkan kita mendapatkan prajurit dari putera daerah,” paparnya.
Beberapa alasan lainnya juga turut dipaparkannya seperti kesehatan misalnya karena apabila kondisi kesehatan calon prajurit berada dibawah standar yang ditentukan, maka justru menjadi kendala bagi calon prajurit tersebut.
“Kesehatan juga begitu, ada batas dimana dibawah level (batas) maka dia tidak bisa masuk. Ini pun kita bijaksana, sehingga kita bisa dapatkan putera daerah yang lebih baik,” terangnya.
Menurut Andika jumlah calon prajurit terbaik asli Papua hanya 49 persen jika dibandingkan dengan daerah lain yang justru mendekati angka 100 persen.
“Ini bukan jumlah yang kita Karang-karang, karena memang dari dulu jumlah ini sudah ada. Hanya keterpenuhannya di Papua ini masih sangat rendah, 49 persen,” Imbuhnya.
Maka alasan kedatangan satgas di Papua diterangkannya, untuk menambah jumlah Kodim di berbagai berbagai wilayah di Papua yang ditargetkan setiap 1 Korem memiliki 10 Kodim.
“Di Papua ini ada 3 Korem, angkatan darat 1 Kodam untuk Papua misalnya itu ada 3 Korem, sedangkan di wilayah lain 1 Kodam itu bisa sampai 5 bahkan 6 Korem. Nah, 1 Korem di luar Papua itu minimal 10 Kodim bahkan ada yang 14 Kodim sampai 18 Kodim untuk 1 Korem. Sementara di Papua ini contohnya di Merauke cuma ada 3 Kodim, bayangin yang diluar Papua rata-rata 10, di Merauke ini hanya 3 Kodim. Kalau yang di Jayapura itu 5, sedangkan di Biak cuma 4 Kodim. Jadi masih sangat kurang, makanya hanya terpenuhi 49 persen.” Imbuhnya.
Kedatangan Satgas di Papua merupakan kebijakan temporer. Maka dengan adanya satgas maka bisa menambah 8 Kodim di Papua.
“Dengan adanya satgas itu tadi kita bisa menambah 8 Kodim disini, 8 Kodim tapi ini orangnya temporer pasti. Jadi kalau 3 Korem normalnya tadi 30 Kodim, sekarang ini kita baru ada 12 Kodim, dengan satgas ini, kita ada tambahan 8 Kodim menjadi 20. Masih 2/3, masih kurang. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kehadiran satgas,” tutupnya.
