Timika, APN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Mimika mengeluarkan sikap partai terhadap kondisi di Kabupaten Mimika saat ini. Melalui Ketua Harian DPD II Golkar Mimika, Anton Bukaleng angkat bicara mengeluarkan 4 poin sikap partai.
“Ada beberapa peryataan yang ingin saya sampaikan terkait penangkapan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Dan saya bicara ini bukan sebagai Ketua DPRD Mimika, tapi sebagai Ketua Harian DPD II Partai Golkar Mimika,” kata Anton saat jumpa pers di Sekretariat DPD II Partai Golkar Mimika, Senin (26/9/2022).
Pernyataan sikap dari DPD II Golkar Mimika juga mendapat dukungan dari partai koalisi yaitu Partai Demokrat dan Nasdem.
Anton mengatakan, poin pertama adalah Golkar Mimika tidak mengakui surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menugaskan Wakil Bupati sebagai Plt Bupati Mimika. Menurut partai, Eltinus Omaleng yang juga Ketua Umum Golkar Mimika tersebut masih sebagai Bupati Mimika.
Poin kedua, Parpol koalisi (Golkar, Nasdem dan Demokrat) meminta roda pemerintahan di Kabupaten Mimika tetap berjalan sebagaimana mestinya, baik Wakil Bupati, Sekda, dan lainnya melaksanakan tugas sesuai tupoksi.
“Masalah pemerintahan di Mimika tidak boleh ditunda-tunda, tapi tetap berjalan sebagaimana seperti biasanya. APBD perubahan sudah disahkan DPRD jadi kegiatan harus jalan,” ujarnya.
Poin ketiga, Anton menuntut kejelasan status penangkapan Eltinus Omaleng. Menurut pengamatan Partai Golkar Mimika dan pihak keluarga, kasus yang dialami Eltinus Omaleng tidak jelas. Bahkan menurutnya, penangkapan Eltinus Omaleng lebih kuat bertendensi politik dibanding penegakan hukum.
“KPK jelaskan kasusnya apa, dia ditangkap dalam urusan politik atau korupsi gereja Mile 32. Kami lihat kasus ini sudah masuk atau digiring ke ranah politik. Kalau tidak begitu jelas (kasusnya-red), kita (Partai Golkar) meminta untuk kembalikan Eltinus Omaleng ke Mimika,” ujarnya.
Poin keempat, Anton mengatakan, Golkar Mimika mendukung Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mimika untuk segera berjalan sesuai tupoksi dan jangan berhenti.
“DPRD Mimika sudah bentuk Pansus pesawat dan anggarannya pun juga sudah dianggarkan. Sehingga diminta untuk segera bekerja,” tuturnya.
Anton mengatakan, pernyataan sikap itu dikeluarkan karena paska penangkapan Bupati Mimika Eltinus Omaleng oleh KPK, pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar maupun DPD I Golkar Provinsi Papua tidak mengeluarkan sikap mereka.
