Timika, APN – Ketua Harian PB PON XX Papua Yunus Wonda mengatakan pihaknya akan memberikan kewenangan penuh kepada empat Sub PB PON XX.
Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Rakor Teknis I Bidang I PB PON dan Sub PB PON serta bidang-bidang pendukung PON XX 2021, yang digelar di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Selasa (4/5/2021) malam.
“Kami minta maaf dan bulan ini akan menyelesaikan semua proses dan memberikan kewenangan penuh kepada Sub PB PON yang ada di Kabupaten Mimika, Jayapura, Merauke, dan Kota Jayapura,” tegasnya.
Pelimpahan kewenangan yang akan diberikan meliputi baik administrasi maupun keuangan. Diharapkan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, bisa terjalin kerjasama yang lebih baik, sehingga kesuksesan dalam pelaksanaan PON dapat terwujud.
Yunus juga meminta maaf karena beberapa bulan terakhir belum melakukan komunikasi yang baik antara PB PON dan Sub PB PON. Meskipun bidang-bidang PB PON XX telah banyak datang ke Mimika, tetapi ini untuk pertama kalinya PB PON XX melakukan koordinasi dengan Sub PB PON XX Mimika.
Kata dia, belum adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, membuat saat dirinya datang ke Mimika ini belum nampak atau ada baliho-baliho yang terpasang. Sehingga gaung dari pelaksanaan PON di klaster Mimika ini belum nampak.
“Kami minta maaf, dan berharap minggu depan sudah kelihatan gaungnya di setiap klaster-klaster, setelah pelimpahan dilakukan,” ujarnya.
Yunus pun meminta kepada seluruh bidang-bidang di PB PON dan Sub PB PON untuk duduk bersama membahas terkait kebutuhan yang ada demi suksesnya PON XX.
“Intinya penyelenggaraan dan sukses tidaknya ada di setiap Sub PB PON. Kami di PB PON hanya sebagai pengawas atau supervisi saja dan akan memberikan perhatian penuh kepada Sub PB PON,” ungkapnya.
Terkait dengan Anggaran, Yunus mengaku PB PON Papua sampai saat ini juga masih menunggu sisa pencairan hibah anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Saat ini kami (PB PON Papua) masih menunggu sisa dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Papua dan APBN,” kata Yunus.
Yunus menjelaskan, terkait masalah anggaran pelaksanaan PON XX Papua ini, PB PON Papua mendapatkan hibah dari Pemprov Papua sebesar Rp. 2 Triliunan.
Dari jumlah itu yang sudah ada di PB PON Rp. 1,5 Triliunan. Sementara untuk 600 Miliar belum pencarian sampai saat ini dan masih ada di Pemprov Papua.
“Ya kami masih menunggu pencairan sisa dana hibah tersebut,” ujarnya.
Selain dana hibah dari Pemprov Papua. Kata Yunus, PB PON Papua juga mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenpora yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1,6 Triliun.
“Namun sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda pencairan dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, PB PON mengajukan anggaran Rp. 1,6 Triliun tersebut sebab ada beberapa hal yang tidak bisa diakomodir melalui APBD Papua.
“Hal-hal tersebut berkaitan dengan konsumsi, ‘broadcasting’, dan bebeberapa bidang lain,” tutupnya. (Aji-Cr01)
