Timika, APN – Plt.Sekertaris Daerah (Sekda) Mimika, Jenni O Usmani mewakili Bupati Mimika Eltinus Omaleng membacakan jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna pembahasan Rancangan APBD Perubahan Mimika Tahun Anggaran 2022 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Mimika, Selasa (30/8/2022).
Mewakili Pemkab Mimika Plt Sekda Jenni O Usmani memberikan apresiasi dan dukungan atas masukan, saran dan kerja sama yang baik kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Mimika terhadap R-APBD Perubahan kabupaten Mimika tahun anggaran 2022.
Jenni mengatakan, Pemkab Mimika telah mengalokasikan anggaran dengan beberapa program dan kegiatan diantaranya melakukan normalisasi daerah aliran sungai (DAS), penataan daerah aliran sungai, mitigasi kawasan rawan bencana dan penanganan korban bencana alam. Hal ini menjawab pandangan umum fraksi Golkar dan Nasdem.
“Terkait deviden dari PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum perlu disampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan deviden akan tetapi bagian dari divestasi saham sebesar 10 persen, dengan rincian untuk pemerintah daerah sebesar 7 persen dan pemerintah provinsi sebesar 3 persen,” ujarnya.
Jenni menjelaskan, peningkatan anggaran Perubahan RSUD melalui anggaran BLUD dipergunakan untuk membayar kekurangan remunerasi pegawai ditahun 2021, pembayaran remunerasi tahun 2022, pembelian obat, bahan habis pakai medis, reagen laboratorium dan pemeliharaan di RSUD Mimika.
“Untuk masalah kesehatan gratis, hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembayaran kepada BPJS kesehatan dalam bentuk PBI penerima banuan iuran BPJS kesehatan bagi masyarakat tergolong kurang mampu, sedangkan bagi Orag Asli Papua yang tidak memiliki jaminana kesehatan lainnya dan tergolong kurang mampu dijamin melalui anggaran Otonomi khusus,” ucapnya.
Menjawab terhadap pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, Jenni mengungkapkan, jawaban pemerintah menjelaskan bahwa terkait penambahan program dan kegiatan yang diakomodir pada APBD Perubahan 2022, telah diperhitungkan target dan realisasinya dapat dicapai pada akhir tahun anggaran 2022.
“Dalam menetapkan program dan kegiatan pada masing – masing OPD yang terakomodir dalam APBD-P telah disesuaikan dengan pencapai visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati,” jelas Jenni.
Sedangkan jawaban terhadap pandangan umum fraksi Gerindra, terkait tanah dan asset – asset pemda yang masih bermasalah, Jenni mengaku sedang dilakukan pendataan dan inventarisasi asset bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Timika dan BPKP Perwakilan provinsi Papua, hal ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi Gabungan Persatuan Indonesia (Perindo).
“Untuk saran dan masukan mengenai pemberdayaan masyarakat (UMKM) khususnya Mama – mama Papua yang belum maksimal, relokasi pasar dan pengembalian jalur jalan budi utomo menjadi dua arah akan menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah daerah kedepannya,” jelas Jenni.
Kemudian jawaban untuk pandangan umum fraksi Gabungan Persatuan Indonesia (Perindo), kata Jenni Usmany terkait penyerapan APBD tahun anggaran 2022, pemerintah daerah telah memperhitungkam pencapaianya hingga akhir tahun anggaran.
“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi – tingginya atas saran dan masukan dan pandangan umum yang konstruksi dalam rangka kemitraan yang lebih harmonis dimasa mendatang,” ungkap Jenni.
