Timika, Antarpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Drs Leonardus Kocu berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika perlu melihat secara bijak untuk mengevaluasi jumlah honorer.
“Namun masalah ini sudah menjadi keluhan pemerintah daerah sejak 2-3 tahun sebelumnya. Tapi, menurut saya pemerintah perlu menyadari bahwa sangat membebani APBD kita, sehingga mengurangi anggaran untuk kepentingan pembangunan daerah. Jika itu menjadi beban APBD maka segera lakukan evaluasi,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Mimika, Drs Leonardus Kocu pada Antarpapua.com melalui sambungan telepon, Senin (24/7/2023).
Dikatakan Leo Kocu, hal ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Jadi harapan segera ada tindakan untuk melakuan evaluasi secara baik, dan melihat sesuai kebutuhan dan prioritas.
“Pemerintah juga perlu melihat secara bijak untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah honorer, karena tenaga honorer juga punya kontribusi atau kinerja yang luar biasa untuk kabupaten ini,” tuturnya.
Selain itu, ia berharap, jika ada penerimaan tenaga honorer perlu ada evaluasi dan satu analisis yang baik berdasarkan prioritas riil, jangan asal terima saja.
Sementara diberitakan sebelumnya, keberadaan tenaga honorer di Mimika dengan jumlah mencapai ribuan, dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte menyebutkan, setiap tahun Pemerintah anggarkan kurang lebih Rp 900 miliar untuk belanja pegawai.
“Jumlah tenaga honorer kita mencapai 2.911 sedangkan PNS saja mencapai 500, makanya APBD kita sebagian terserap oleh belanja pegawai,” ujar Sekda kepada wartawan di Kantor Bappeda Mimika, Jalan Poros, SP 3, Kamis (20/07/2023).
