Timika, APN – Pendidikan di Kabupaten Mimika, berdasarkan presentasi Bapedda Provinsi Papua, secara umum mengalami kenaikan. Namun penilaian yang dilakukan hanya sekolah-sekolah yang ada wilayah kota Timika.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob Kepada Awak Media seuasi Peringatan Hari Pers Nasional ( HPN) pada tahun 2022 yang berlangsung di Radio Publik Mimika (RPM) Kompleks MPCC, Rabu (09/02/2022)
” Saya sebenarnya berharap, kita Kabupaten sendiri, harus membuat peta index pendidikan di setiap Kabupaten, setiap kecamatan, setiap Distrik. Supaya kita melangkah seperti itu,” ungkapnya.
Wabup Jhon mengklaim berdasarkan survei yang dibuat pihaknya, guru-guru di Mimika masih kekurangan guru, baik di sekolah yaayasan maupun di sekolah Negeri.
” Saya kasih catatan, berdasarkan survei. Survei yang kita buat ada teman yang membuat survei ini bahwa di Mimika Ini kita kekurangan Guru sebanyak 111 untuk sekolah – sekolah yayasan dan kekurangan Guru untuk sekolah – sekolah Negeri sebanyak 76. Artinya bahwa kita lihatlah banyak sekolah gurunya berlebihan tapi ada sekolah yang sama sekali tidak ada Guru. Artinya guru – guru yang mengajar hanya guru yang kontrak dan guru honor,” paparnya.
Wabub Jhonn Rettob menjelaskan dalam perjalanannya kewilayah pesisir dan pedalaman, menemukan dengan jumlah siswa 200 bahkan lebih hanya ada tiga guru yang mengajar
” Saya sudah turun di Pesisir, pedalaman yang kita lihat, ternyata guru -guru di satu sekolah muridnya 200 bahkan sampai 200 an lebih tapi Gurunya cuman tiga orang
Coba kita bayangkan apabila ini terjadi dan ini terjadi, berarti guru ini mengajar di enam kelas, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa hasilnya, pasti tidak ada hasilnya,” jelasnya.
Menurut John, tenaga guru usai lolos tes sebagai pegawai negeri dalam formasi guru, malah ditarik dan langsung ditempatkan di kantor-kantor sehingga terjadi kekosongan guru.
“Apakah kita mau konsisten seperti itu? Jangan menggunakan fasilitas itu, seharusnya dilakukan pendataan guru-guru kembali, kemudian kita kembalikan ke sekolah – sekolah karena memang kita kekurangan guru. Ini yang penting dan otomatis pendidikan kita pasti turun. Banyak sekali guru yang ada di Dinas – dinas sebagai apa saja, ada yang sebagai bendahara, sebagai TU, sebagai apa saja, segala macam, padahal mereka ini Guru,” ucapnya.
Wabup menegaskan banyaknya guru yang tidak ditempatkan semestinya tidak boleh terjadi, bahkan menuturtnya fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Mimika tapi juga terjadi di tempat lain.
“Saya kira mari kita semangat untuk membangun pendidikan di Mimika. Kita mulai mendidik anak – anak kita karena umur emas anak – anak itu dari 1000 hari pertama sampai dengan 8 tahun, kita ciptakan mereka ini supaya baik, jangan ada guru, tapi guru tidak pernah mengajar, kebanyakan Guru ada di tempat lain. Itu yang sangat mempengaruhi indeks pendidikan,” tegasnya.
John juga menyampaikan telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Mimika untuk melakukan pendataan guru-guru yang ditempatkan tidak semestinya untuk dikembalikan sebagai fungsinya yakni guru.
“Saya sudah serahkan pada kepala BKSDM untuk mencatat semua guru – guru yang ada di Dinas-dinas kita kembalikan,” tutupnya.
Sementraa itu,Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jenny O Usmani, tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi berkaitan dengan hal terasebut.
