Mimika, Antarpapua.com – DPRK Kabupaten Mimika menggelar rapat paripurna ke-2 masa sidang ke-3 dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRK atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Timika ini dihadiri Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, yang hadir mewakili Bupati Mimika. Turut hadir Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Wakil Ketua I DPRK Asri Akkas, Wakil Ketua III DPRK Ester Tsenawatme, unsur Forkopimda, perwakilan partai politik, serta para pimpinan OPD.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRK Mimika yang telah membahas serta menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2025.
“Fiskal daerah yang diajukan pemerintah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini merupakan tantangan sekaligus kewajiban kita bersama untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program yang berpihak pada rakyat,” ungkap Wabup saat membacakan sambutan Bupati.
Ia menegaskan, sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mewujudkan visi-misi pembangunan Mimika 2025–2029, yakni “Terwujudnya Mimika yang Resolutif, Energis, Transparan, Terampil, Obyektif, dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas.”
Respons Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi
Fraksi Golkar: Pemerintah menekankan bahwa sektor pendidikan akan difokuskan pada pemerataan akses sekaligus peningkatan mutu layanan.
Fraksi PKB, Gerindra, dan Eme Neme Yauware: Permasalahan terkait realisasi anggaran akibat sistem LPSE diproyeksikan selesai pada semester II. Pemerintah yakin target realisasi dapat mencapai 95 persen hingga akhir tahun melalui instruksi langsung Bupati.
Fraksi Demokrat: Pemerintah menegaskan bahwa belanja sebesar Rp1,82 triliun dikategorikan sebagai belanja modal, bukan pembiayaan. Sementara itu, besarnya Silpa merupakan hasil efisiensi dari pelaksanaan program.
Fraksi PDI Perjuangan: Subsidi pengangkutan udara untuk barang terus dijalankan guna menopang keberadaan bandara perintis, terutama di daerah pegunungan dan pesisir.
Fraksi Kelompok Khusus (PAD): Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan lewat penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana-prasarana, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pihak.
Fraksi Gerindra: Penanganan revitalisasi sungai telah ditindaklanjuti melalui kunjungan lapangan bersama DPRK serta kesepakatan dalam merumuskan langkah antisipasi banjir.
Fraksi Eme Neme Yauware: Optimalisasi PAD di bidang perikanan ditempuh melalui pungutan retribusi pelelangan ikan, distribusi antar-daerah, serta dukungan bagi nelayan asli Papua.
Fraksi Kelompok Khusus (Kesehatan): Pemkab berkomitmen memperluas pelayanan kesehatan bagi wilayah pesisir dan pegunungan dengan menghadirkan inovasi Puskesmas Jalan Kaki (Pusjaki) serta program Kunjungan Keluarga Sehat (Kaka Sehat).
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah dan DPRK Mimika untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat. (Redaksi)