Timika, Antarpapua.com– Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr Ribka Halukdalam arahannya saat memimpin apel pagi di Kantor Sentra Pemerintahan SP 3, Rabu (17/1/2024) menegaskan, bahwa saat ini pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah berkomitmen, untuk terus melanjutkan empat program strategis nasional di Provinsi Papua Tengah.
“Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama delapan kabupaten cakupan Provinsi Papua Tengah, kita masih terus akan melaksanakan beberapa program prioritas nasional,” kata Pj Gubernur.
Empat program prioritas nasional tersebut terdiri dari pertama penangananan stunting, yang ditargetkan secara Nasional di tahun 2024 akan turun ke angka 14 persen.
Kedua, pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan secara nasional ditargetkan ditahun 2024 turun diangka 9,17 persen sampai dengan 9, 34 persen, serta pengentasan kemisikinan ekstrem yang mana di tahun 2024 secara nasional ditargetkan turun.
Ketiga, pengendalian inflasi daerah dengan memonitor ketersediaan bahan pokok di pasar serta peredarannya di masyarakat.
Keempat, pengentasan pengangguran dengan terus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, termasuk memberikan pelatihan pelatihan kewirausahan serta memberikan modal usaha bagi masyarakat pelaku ekonomi kreatif.
“Sehingga diharapkan masyarakat tidak hanya menonton bahkan bertumpu pada lapangan pekerjaan. Masyarakat kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan mereka harus menjadi tuan di negerinya sendiri,”kata Pj Gubernur.
Pj Gubernur menegaskan, semua program tersebut dapat tercapai apabila kerjasamaa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dalam menggerakan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan permasalahan yang tersebut di daerah atau kabupaten.
“Kiranya kita bersama-sama dapat terus meningkatkan kekompakkan dalam tim kerja di masing-masing perangkat daerah, dan membangun kerjasama antar perangkat daerah hingga antar daerah kabupaten untuk jalannya pemerintahan,”kata Pj Gubernur.