Timika, antarpapuanews.com – Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) menggelar monitoring dan evaluasi malaria di Timika, Kamis (3/12).
“Kegiatan ini adalah kegiatan rutin termasuk monitoring dan evaluasi program malaria Perdhaki yang dilakukan setiap tahun. Di tahun 2010 Perdhaki mendapat kepercayaan sebagai salah satu partisipan untuk melaksanakan program pemberantasan malaria di Indonesia,” kata Albert Hurulean, Program Manajer Sub Recidiewt Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) saat diwawancara wartawan, di sela-sela kegiatan di Hotel Horison Diana.
Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki) adalah asosiasi unit pelayanan kesehatan nirlaba (non profit) yang berlatar belakang agama Katolik, yang tersebar diseluruh Indonesia.
Program ini bekerjasama dengan semua unit pelayanan kesehatan baik itu rumah sakit, balai pengobatan, klinik milik keuskupan yang ada di Indonesia termasuk milik kongregasi dan ordo-ordo.
Albert mengatakan, sejak 2015 lalu dengan melihat angka parasit atau angka kasus yang tinggi di Papua dan Papua Barat, maka Perdhaki yang non pemerintah mengintervensi ke wilayah Timur Indonesia. Di Tahun itu juga Perdhaki menjalin kerja sama dengan keuskupan di seluruh Papua karena dinilai keuskupan memiliki basis yang sangat banyak.
“Kami punya wilayah jangkauan itu sebagian besar di kampung-kampung yang angka malarianya tinggi yang sudah mendapat persetujuan dari dinas terkait dan dibentuk di kampung-kampung Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan disitu kami membentuk kader-kader yang direkomendasikan baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat di kampung agar dilatih menjadi kader pencegah malaria sehingga dalam bekerja dapat didampingi oleh Dinkes baik dari Pustu maupun Puskesmas,” tutur Albert.
Lebih lanjut Ia mengatakan, pada awal tahun 2021 nanti pihaknya akan menghadirkan program baru dimana sebelumnya hanya 2 unit yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria di klinik dan rumah sakit yang akan dikembalikan ke pemerintah. Oleh karena itu kedepan pihaknya hanya bergerak dalam pemeriksaan dan pengobatan dalam komunitas.
“Program Perdhaki ini bukan suatu tugas yang mudah karena dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah kemudian kondisi geografis, jaringan internet yang tidak memadai di semua kabupaten maka saya berharap kedepan Papua bisa bebas malaria yang puncaknya di tahun 2026 sesuai keinginan Gubernur Papua,” ucapnya.
“Tugas ini tidak mudah dan kami membutuhkan gandengan tangan dari semua stakeholder yang ada di Papua sehingga bisa bebas malaria. Satu poin yang penting adalah menyongsong PON XX Tahun 2021 maka kita harus berusaha agar wilayah-wilayah yang menjadi perhelatan PON bisa diatasi dengan menekan angka tingginya malaria,” harapnya. (Aniz)