Timika, Antarpapua.com – Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menjadi kabupaten pertama se-Tanah Papua yang akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosialisasi (PPS) . Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Yohana Paliling, saat ditemui disela sela kegiatan workshop Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosialisasi (PPS) Kabupaten Mimika, di Hotel Swiss-bellin Timika, Rabu (21/8/2024).
“BPSKL mereka berkunjung kesini, kalau Pokja ini dilingkungan Provinsi sudah ada,jadi sekarang mereka ke Kabupaten untuk membentuk Pokja PPS. Mimika ini jadi kabupaten pertama yang diinisasi untuk membentuk PPS se Tanah Papua” kata Yohana.
Pemilihan Kabupaten Mimika oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku-Papua untuk pembentukan Pokja PPS karena Kabupaten Mimika dinilai telah melaksanakan urusan perhutanan sosial dengan baik.
“Kenapa mereka memilih Mimika karena mereka melihat bahwa selama ini urusan urusan terkait dengan perhutanan sosial itu berjalan dengan baik. Karena semua stakeholder disini semua bekerjasama dengan baik”kata Yohana.
Ia menjelaskan setelah Pokja PPS dibentuk, nantinya pokja ini akan bekerja untuk mengurus pemanfaatan perhutanan sosial untuk masyarakat disekitar hutan.
“Intinya bahwa untuk Pokja PPS nantinya akan membantu masyarakat untuk memanfaatkan area hutan disekitar mereka karena nanti ada wilayah wilayah yang akan dibagi, supaya masyarakat bisa memanfaatkan itu, bisa mendorong ekonominya disamping itu bisa menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan”kata Yohana.
Kesulitan selama ini dialami adalah masyarakat tidak bisa mengelola kawasan hutan yang diizinkan.
“Masyarakat merasa sulit ataupun tidak ada informasi yang betul, mungkin hanya mau ambil rotan saja itu rasanya tidak bisa padahal sebenarnya bisa. Hanya karena kelompok masyarakat belum tersosialisasi dengan baik”
Ia mengatakan Pokja PPS yang dibentuk ini nantinya bertugas untuk membantu memfasiltasi masyarakat untuk pengelolaan perhutanan sosial.
“Memfasilitasi kalau sekiranya ada izin izin yang diperlukan untuk mengelola kawasan itu untuk kesejahteraan masyarakat disekitar hutan akan kita bantu”kata Yohana.
Lanjut Yohana “Saya sudah sampaikan ke mereka kami akan membantu mefasilitasi untuk Pokja nanti terbentuk. Meskipun itu tugas mereka tetapi tetap kita akan berkolaborasi”. (Marsel Balawanga)
