Jakarta, Antarpapua.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mempercepat kebijakan prorakyat di sektor perumahan. Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Rabu (19/3), Prabowo menginstruksikan agar kebijakan yang meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) segera disosialisasikan secara masif ke seluruh daerah.
BPHTB 0 Persen, PBG Gratis, dan PPN Ditanggung Pemerintah
Maruarar menjelaskan, Presiden ingin agar masyarakat segera mengetahui kebijakan baru yang menghapus berbagai beban biaya.
“BPHTB yang sebelumnya 5 persen kini menjadi 0 persen. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga menjadi gratis. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan ditanggung pemerintah hingga Juni 2025,” ujar Maruarar dalam keterangannya usai pertemuan.
Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap semakin banyak MBR yang dapat memiliki rumah tanpa terbebani biaya tinggi.
Progres Wisma Atlet dan 1,1 Juta Rumah Subsidi
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga melaporkan penyelesaian tiga tower Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta, yang siap diserahterimakan. Selain itu, hingga Maret 2025, pemerintah telah membangun dan menyalurkan lebih dari 1,1 juta unit rumah subsidi. Namun, Prabowo menekankan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Rumah subsidi bukan berarti kualitas rendah. Harus tetap berkualitas karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Rumah untuk TNI-Polri dan Guru
Pemerintah juga mempercepat pembangunan rumah untuk anggota TNI dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI-AD di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, kerja sama dengan Polri mencakup pembangunan 14.389 unit rumah di Karawang.
Selain itu, pemerintah akan menyerahkan kunci 20 ribu unit rumah bagi para guru pada 25 Maret 2025. Penyerahan simbolis 250 unit akan dilakukan di berbagai daerah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.
Optimalisasi Aset Negara dan Pembentukan BP3
Prabowo juga meminta agar aset negara seperti lahan BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, dan eks BLBI dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Pemerintah juga tengah membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk memastikan keadilan sosial dalam sektor ini.
“BP3 akan mengimplementasikan konsep hunian berimbang, di mana setiap satu rumah mewah yang dibangun, pengembang wajib membangun dua rumah kelas menengah dan tiga rumah sederhana,” jelas Maruarar.
Dengan langkah ini, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memastikan akses perumahan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (red)