PU Kembali Anggarkan Dana Untuk Proyek Air Bersih

Antar Papua
Ilustrasi
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Timika, APN – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika kembali menganggarkan senilai belasan Miliar rupiah untuk kelanjutan program air bersih di Tahun 2022.

Baca Juga |  Air Bersih Belum dinikmati Semua Warga, Leo Kocu : Dinas Teknis Harus Gerak Cepat

Kepala Dinas PU Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut, mengatakan besaran anggaran yang dicanangkan tahun 2022 mencapai Rp15 miliar yang digunakan untuk pemasangan pipa ke rumah-rumah.

“Saya berharap ini dapat terlaksana, program tahun ini masih akan melanjutkan pemasangan pipa ke rumah-rumah,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (18/1/2022).

Robert mengatakan baru terpasang sekitar 1,300 – 1,600 sambungan air bersih, dan itu dinilai masih jauh sekali dari targetnya yang mencapai 50,000 sambungan.

Secara keseluruhan, fisik kegiatan air bersih ini disebutnya baru berjalan sekitar 20 persen.

“Tahun ini dianggarkan segitu. Sedangkan kalau dia mau bisa jalan setidaknya harus Rp 150 Miliar,” sebut Robert.

Hal itulah yang dinilainya membuat program air bersih belum dapat berjalan. Karena jika dipaksakan, harus ada subsidi yang besar.

“Karena menjalankan itu, untuk BBM-nya saja biayanya hampir Rp 2 Miliar,” ungkapnya.

Robert menjelaskan dalam segi operasional, progran air bersih harus dapat beroperasi sekaligus menutup biaya operasionalnya.

“Maksudnya air bisa tetap berjalan tanpa bergantung dengan pemerintah secara operasional, jadi pemasukan itu bisa menutup biaya operasionalnya,” tutupnya.

Robert juga menambahkan dalam beberapa hari kedepan ada investor yang akan menjajaki program air bersih tersebut dengan Pemkab Mimika.

“Tapi ada kemarin-kemarin ada yang hubungi (dari) investor, tapi kami belum tahu. Dulu sempat sudah mau tapi terhambat karena belum ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena barang program ini, kalau memang mau jalan sama pengusaha ya harus bisnis dengan bisnis bukan bisnis dengan government (pemerintahan),” tutupnya.