Timika, antarpapuanews.com – Fraksi Mimika Bangkit dalam pandangan umum yang disampaikan dalam Rapat Paripurna II, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (11/12) Meminta agar Pemkab segera memulangkan pengungsi dari Tembagapura, apabila tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengungsi. Selain itu Fraksi juga menyoroti tentang Pembangunan juga Anggaran tak merata untuk OPD.
Fraksi Mimika Bangkit dalam penyampaian pandangan umum yang diwakili oleh Anggota DPRD sekaligus ketua Fraksi yakni Leonardus Kocu mengatakan terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh fraksinya yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah pertama adalah dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota namun semua aktivitas pembangunan diarahkan untuk daerah perkotaan sehingga tidak ada pemerataan pembangunan antara daerah pegunungan, pesisir pantai, atau distrik yang jauh dari kota.
Selain hal tersebut fraksi Mimika Bangkit juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk segera mengupayakan agar pengungsi dari Tembagapura dapat kembali ke kampung mereka.
Hal ini dikarenakan pengungsi yang sudah lama turun dari Banti-Waa karena faktor keamanan, tidak mendapatkan tempat yang layak. Menurut fraksi Mimika Bangkit, Pemkab harus memperhatikan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, logistik, kesehatan, dan pendidikan anak-anak.
“Sementara ini sebagian besar ditampung di Jayanti atau kampung Mimika Gunung sudah tidak layak, akses jalan masuk keluarnya juga sudah tidak layak. Kalau Pemerintah beralasan tidak ada dana, segera upayakan untuk mereka pulang ke Tembagapura,” tegasnya.
Selain itu fraksi Mimika Bangkit berpandangan dalam dokumen plafon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) yang dibahas bersama tim Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Mimika Minggu lalu, dilihat bahwa anggaran yang dianggarkan tidak merata di seluruh OPD. Hal itu dikarenakan sebagian besar anggaran hanya dikelola oleh 5 sampai 10 OPD tertentu. OPD tersebut kata Leo, mendapatkan anggaran satu atau dua Miliar sampai dengan 10 Miliar rupiah.
Sementara itu dinas penting yang membangun kesejahteraan masyarakat dan memberikan sumber pendapatan asli daerah seperti pertanian, peternakan, perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perizinan dan Pariwisata mendapatkan anggaran yang minim.
“Dinas yang penting itu perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam hal ini Bappeda, bagaimana mereka bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas kalau anggaran yang tersedia hanya untuk gaji pegawai dan operasional kantor lainnya?,” pungkasnya. (APN1)
